bakabar.com, JAKARTA – Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi menduga ada kesalahan input atau memasukkan data rancangan APBD 2020 oleh Suku Dinas Pendidikan terkait lem aibon untuk para siswa senilai Rp82,8 miliar.
“Barangkali ada salah tulis itu, masa sampe Rp82 miliar. Coba dicek ulang kan (dalam) pembahasan kadang-kadang ada salah tulis,” kata Rustam di Jakarta, Rabu (30/10).
Rustam mengatakan, pembelian lem aibon untuk para siswa di Jakarta Barat senilai Rp82,8 miliar bukanlah tanggung jawabnya.
Menurut Rustam, pembahasan tersebut langsung berada di Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.
“Yang jelas ditanya ke Kepala Dinas Pendidikan. Mereka kan (Sudin Pendidikan) bukan di bawah saya, jadi bukan tanggung jawab saya,” kata Rustam.
Anies Sebut Ada Permasalahan Sistem
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku sudah mengetahui dan memanggil pihak terkait mengenai usulan anggaran lem aibon sebesar Rp82 miliar pekan lalu. Anies mengungkapkan, terkait hal itu, penyebabnya karena ada permasalahan sistem.
“Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidaksmart(cerdas),” kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10).
Anies menilai, jika memiliki sistem digital yang cerdas (smart system), maka dapat melakukan pengecekan, verifikasi, bahkan menguji usulan yang diajukan. Namun, kata dia, saat ini sistem yang ada masih mengandalkan cara manual.
“Kalausmart systemdia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual,” ujar Anies.
Ia menyontohkan, pada saat mengajukan usulan pameran atau pentas musik, terdapat rekening dan komponen. Misalnya, jelas Anies, nilainya Rp 100 juta, maka dari jumlah tersebut harus ada turunan komponen yang rinci.
“Di kita diturunkan detail hanya pada level rencana. Padahal yang dibutuhkan kegiatannya dulu karena akan dibahas dengan dewan. Sehingga setiap tahun staf itu banyak yang memasukkan. Yang penting masuk angka Rp 100 juta dulu,tohnanti yang penting dibahas,” papar dia.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon hingga Rp 8,2 miliar. Hal itu diungkapkan William di akun media sosial Twitter-nya @willsarana.
Dalam cuitannya itu, William menyebutkan telah menemukan anggaran aneh pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
William kemudian menyindir dinas bahwa para murid mendapatkan kaleng lem aibon sebanyak dua kaleng setiap bulan.
“Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?,” tulis William pada Selasa (29/10) malam.
Setelah sempat jadi sorotan, anggaran lem aibon itu kini hilang dari laman web APBD DKI Jakarta.
Dalam laman web tersebut, rancangan anggaran kontroversial itu diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.
Usulan tertulis dengan nama program wajib belajar 12 tahun dan nama kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
Dalam rincian kegiatan itu, dijelaskan anggaran sebanyak itu akan digunakan untuk membeli lem aibon bagi 37.500 orang selama 12 bulan dengan harga satuannya Rp 184 ribu yang jika ditotal mencapai Rp82,8 miliar.
Baca Juga: Usai Jalani Uji Kepatutan, Idham Azis Kutip Kalimat BJ Habibie
Baca Juga: Kunjungi Kediaman Idham Azis, DPR Sebut Keluarganya Harmonis dan Patut Diteladani
Sumber: Antara/Republika.co.id
Editor: Aprianoor
