Walhi Bantah Aksi Save Meratus Ditunggangi Kepentingan Politik

bakabar.com, BARABAI – Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan (Walhi Kalsel) angkat bicara atas walk out-nya aliansi mahasiswa pada aksi Save Meratus di Lapangan Dwi Warna Barabai, Senin (23/09) siang.

WO itu, seperti diberitakan sebelumnya, buntut dari adanya indeikasi kepentingan politik termuat dalam gerakan masyarakat sipil itu.

“Kami membantah keras adanya anggapan jika aksi ini ditunggangi oleh kepentingan politik,” jelas Kisworo Dwi Cahyono Koordinator Aksi yang juga Direktur Walhi Kalsel, kepada bakabar.com, sore tadi.

Kisworo memastikan semua yang hadir siang tadi mewakili kelompok masyarakat sipil. Jumlahnya hampir ribuan orang. Mewakili mahasiswa, petani, santri, organisasi masyarakat, warga adat, bahkan para siswa.

“Dan semua kalangan umum. Siapa bisa hadir. Karena ini gerakan rakyat sipil, bahkan PNS pun ada yang bergabung,” jelas dia.

Aksi sengaja digelar menyambut Konferensi Global Climate Strike perubahan iklim di New York, Amerika, dan Hari Tani Nasional, bukan karena mendekati Pilkada.

"Inikan undangan umum. Ketiga anggota DPRD yang hadir bukan atas nama DPRD, atas nama pribadi itu hak pribadi. Beliau juga orang Barabai. Jadi jangan kita kaitkan dengan politik,” ujar Kis lagi.

Seperti diberitakan sebelumnya, hadir empat perwakilan DPRD HST, Wakil Ketua DPRD, Saban Effendi, Yazid Fahmi dari Partai Berkarya. Sementara dari PKS ada Supriadi dan Laila Irnawati.

Mereka mengaku datang atas inisiatif sendiri, dan ikut menuntut pemerintah agar benar benar merealisasikan janji, bukan di atas materai semata.

“Pak Yazid ini juga mewakili HKTI [Himpunan Kerukunan Tani Indonesia],” tandas Kis.

Kis memandang, sekalipun para wakil rakyat terpilih itu hadir merupakan momentum bagus untuk meneruskan dan mengawal 10 poin tuntutan, bahkan hingga ke meja presiden nanti.

“Tapi ada teman-teman yang belakangan WO, justru kami sayangkan, namun begitu kami akan bersikap terbuka. Dengan klarifikasi ini kami mengajak mereka kembali untuk bergabung dalam gerakan,” jelas Kis.

Terkait momen KTT, kata Kis, hari ini para presiden dan petinggi negara berkumpul di Amerika.

Harapannya apa yang dilakukan di Barabai bisa terdengar ke telinga para peserta KTT.

“Kita sampaikan kepada mereka bahwa ini langkah nyata Save Meratus dalam penanggulangan bencana, penyelamatan rakyat kemudian untuk memanimalkan bahkan menanggulangi iklim," terang Kis.

Terkait Hari Tani Nasional, lanjut Kis, selama ini di Kalsel, 50 persen sudah dibebani tambang dan sawit.

Hanya tersisa pegunungan Meratus di HST, sebagai daerah penyangga.

Kis mengharapkan agar izin tambang dicabut untuk dialihkan menjadi lahan pangan.

"Jadi kalau ada unsur politis dan lain-lain itu tidak ada. Kalau politik kenapa enggak pada saat Pilpres kita aksi saja. Itu pasti pecah. Makanya saya menghindari itu. Dan memilih momentum ini." Jelas Kisworo,

Sebelumnya, Gabungan Mahasiswa Barabai, Banjarbaru dan Banjarmasin kecewa. Mereka menilai aksi Akbar tidak berkomitmen dengan Selamatkan Hutan Terakhir Save Meratus.

Mereka lebih memilih meninggalkan Lapangan Dwi Warna Barabai, tempat melangsungkan aksi akbar save meratus itu.

“Aksi WO dan anggapan sepihak itu jangan sampai mereduksi perjuangan kawan-kawan lain untuk menyelamatkan Meratus,” tegas Kis.

Sementara itu, Koordinator Aksi Mahasiwa gabungan itu, Abdul Hakim menilai seharusnya pada aksi tadi ada nota kesepahaman atau MoU langsung dari kepala daerah maupun ketua DPRD.

"Kami sangat menyayangkan hal itu. Datang jauh-jauh ke sini untuk ikut aksi ini bukan mendengarkan kampanye tiga anggota (DPRD) itu," teriak salah satu orator gabungan mahasiswa itu di Lapangan Dwi Warna Barabai.

Abdul Hakim mengatakan pada 12 September akan mengadakan rapat konsilidasi. Termasuk bertujuan dari aksi Save Meratus dengan meminta komitmen bupati maupun DPRD.

"Beberapak kali melakukan rapat, namun laporan dari rapat itu tidak sampai ke kita. Ada beberapa hal yang dilaporkan, tapi bukan hal substansial," kata Hakim.

Berdasarkan analisis gabungan mahasiswa itu, aksi atau gerakan Save Meratus , apalagi mendekati Pilbup, erat kaitannya dengan kepentingan-kepentingan elite politik.

Terlebih dengan kehadiran sejumlah anggota DPRD HST yang juga melakukan orasi di hadapan massa aksi itu.

Seharusnya, ketika melakukan aksi, persoalan masyarakat itu dibawa kepada pemerintah atau yang berwenang. Harusnya pemerintah berdiskusi bukan berceramah.

"Itu terjadi di lapangan tadi. Beberapa anggota DPRD ini, bahasa kawan-kawan ya berkampanye. Makanya kami mengambil sikap (WO). Kami mahasiswa, hendak disetir, tidak semudah itu. Mahasiswa selalu menjunjung tinggi Idealisme,” ujarnya.