bakabar.com, BATULICIN – Kementerian Polhukam RI dikabarkan bakal mengundang sejumlah komisioner KPU daerah dalam diskusi bertemakan penundaan pemilu.
Soal ini, Ketua KPU Tanah Bumbu, Makhruri, saat dikonfirmasi bakabar.com Senin (21/3), mengaku tidak mendapat undangan tersebut.
“Tidak ada undangan atau pemberitahuan ke kami KPU Tanah Bumbu,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Setahu Makhruri, terkait undangan diskusi penundaan pemilu itu, KPU Balikpapan yang sudah dapat undangan.
“Kemarin itu cuma Balikpapan yang dapat, karena kontroversi akhirnya acara dibatalkan,” terangnya.
Mengenai wacana penundaan pemilu 2024, Makhruri, tidak memberikan jawaban yang berpihak kepada siapapun.
“KPU netral. KPU tetap fokus pada persiapan pemilu 2024 tepatnya hari Rabu 14 Pebruari 2024 sebagaimana yang telah diputuskan bersama pemerintah dan DPR,” tuturnya.
Makhruri menambahkan bukan ranah KPU untuk membahas wacana penundaan pemilu, karena KPU sebagai penyelenggara pemilu dan KPU bukan politisi.
“Netral. Fokus untuk menyelenggarakan saja,” pungkasnya.
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, seperti dikutip dari IDN Times sebelumnya, menggelar rakor membahas penundaan jadwal Pemilu serentak Tahun 2024. Soal ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menolak hadir meskipun turut masuk dalam tamu undangan.
“Di situ juga dipertanyakan oleh KPU RI, kok ada undangan yang beredar sementara mereka tidak tahu. Sementara tema dalam undangan itu, sensitif pengunduran jadwal Pemilu,” kata Ketua KPU Noor Thoha dilansir dari IDN Times, 19 Maret kemarin.
