Aturan Hukum soal Larangan Melawan Polisi
Belajar dari kasus pengemudi memaki polantas, sebenarnya ada aturan hukum yang melarang perbuatan tersebut.
Bahkan, itu sudah diatur dengan jelas pada Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Pada UU LLAJ Pasal 265 ayat 3, polisi disebut berhak menghentikan pengemudi kendaraan yang melintas di jalan raya. Begini isi lengkapnya:
Untuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
a. menghentikan kendaraan bermotor;
b. meminta keterangan kepada pengemudi; dan/atau
c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
Sementara pada pasal 282 disebutkan, pelanggar yang melawan dan tidak patuh terhadap polisi yang bertugas bisa dikenai denda maksimum Rp 250 ribu dan kurungan penjara paling lama sebulan.
Tilang Manual Dihapus, Polantas Boleh Tegur Pelanggar
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan, meski tilang manual sudah dihapus, polisi masih boleh menghentikan pelanggar di jalan raya. Namun tujuannya hanya untuk menegur dan memberikan edukasi.
"Lakukan langkah-langkah edukasi. Kalau ada yang melanggar, tegur, perbaiki, arahkan, dan kemudian setelah itu dilepas," ungkap Sigit.
Kecuali, kata dia, ada pelanggaran berat yang berpotensi kecelakaan lalu lintas. Petugas dipersilakan melakukan penegakan hukum.
"Kecuali memang hal-hal yang sifatnya laka lantas (kecelakaan lalu lintas) dan sebagaimana yang rekan-rekan harus lakukan penegakan hukum, silakan. Tapi terhadap pelanggaran-pelanggaran sebaiknya memberikan edukasi," kata Sigit.
