bakabar.com, JAKARTA - Pada acara Milad PKS ke-21, Jusuf Kalla (JK) menyebutkan pembayaran utang di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat besar, bahkan tertinggi sepanjang sejarah.
"Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ujar JK.
Terkait utang pemerintah Indonesia, hingga Maret 31 Maret 2023 telah tembus Rp7.879,07 triliun. Jumlah itu naik Rp17,39 triliun dari posisi bulan sebelumnya yang mencapai Rp7.861,68 triliun.
Besarnya porsi utang tersebut menjadi pertanyaan bagi Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Menurutnya, perubahan nilai utangnya sangat drastis.
Baca Juga: Bayar Utang Rp 1000 Triliun/Tahun, CELIOS: Struktur Utang Indonesia 88% Surat Berharga
"Penggunaan utangnya untuk apa? apakah benar kenaikkan utang yang begitu pesat karena masalah pandemi? Jawabannya adalah tidak," ujar Bhima kepada bakabar.com, Selasa (30/5).
Menurutnya, jauh sebelum pandemi, komposisi utang Indonesia sudah terbilang tinggi. Sehingga jika utang tersebut muncul karena pandemi, keragu-raguan muncul.
Selain itu, Bhima mempertanyakan soal klaim pemerintah tentang utang untuk belanja infrastruktur. Pasalnya, jika utang digunakan untuk infrastruktur, seharusnya indeks logistik menjadi turun.
"Nah sekarang dilihat saja infrastruktur ternyata bukan berkolerasi terhadap kenaikan indeks logistik, bahkan infrastruktur tidak menurunkan biaya logistik secara signifikan," paparnya.
Baca Juga: Naikkan Pendapatan Negara, Celios: Dorong Penerimaan dari Sisi Pajak
Yang terjadi saat ini, menurut Bhima, banyaknya utang untuk infrastruktur ternyata tidak membuat biaya logistik menjadi lebih rendah, namun sebaliknya. Selain itu, daya saing sektor industri manufaktur juga menurun.
"Padahal infrastruktur dibutuhkan untuk membuat sektor manufaktur lebih berdaya saing. Nah sekarang, industri manufakturnya juga mengalami tekanan," tegasnya.
Karena itu, Bhima mengkhawatirkan urgensi infrastruktur yang didanai oleh hutang, ketika disaat yang bersamaan, tingkat korupsi di infrastruktur juga masih tinggi.
"Ya selain tentu hutang menjadi kurang produktif karena tingkat korupsi di infrastruktur masih cukup tinggi ya. Seperti yang kita lihat di Waskita ya contohnya," pungkas Bhima.
