bakabar.com, JAKARTA - Seusai menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis, Bupati Meranti Muhammad Adil berniat menggugat Presiden Joko Widodo.
Keinginan itu dicetuskan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Kamis (8/12).
Pertemuan itu juga dihadiri Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad, Gubernur Riau Syamsuar, serta Agus Fatoni selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Mendagri.
"Saya sudah dipanggil dan bertemu Menteri Dalam Negeri selaku pembina saya. Selanjutnya saya mau menggugat Presiden," papar Adil seperti dilansir CNN, Senin (12/12).
Keinginan itu dilatarbelakangi oleh beberapa masalah. Salah satunya pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas di Meranti.
Diketahui terdapat 222 sumur di Meranti yang telah dibor sejak 1973. Sementara hingga 2022, jumlah itu bertambah 13 dan direncanakan meningkat lagi dengan 19 sumur baru. Dari hasil sumur ini, produksi minyak menembus 9.000 barel per hari.
Namun Adil menyebut hasil produksi minyak yang melimpah tersebut tak banyak membantu Meranti. Faktanya jumlah DBH yang diberikan pemerintah pusat hanya Rp114 miliar.
Ketiadaan manfaat itu juga terlihat dari jumlah angka kemiskinan, "Tingkat kemiskinan di Riau menembus 25,68 persen dan penyumbang terbanyak adalah Meranti," tegas Adil.
Tuding Kemenkeu
Adil juga mengklaim sudah berupaya mempertanyakan besaran DBH kepada Kementerian Keuangan. Ditandai dengan 3 surat permohonan audiensi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Tapi Menteri Keuangan meminta pertemuan secara online. Adil pun meradang, karena sebelumnya sudah bertemu Mendagri secara offline.
Lantas dalam rapat online, bupati berusia 50 tahun itu kesal tidak bisa menyampaikan keluhan. Namun setelah didesak, akhirnya disepakati penerimaan DBH sebesar 100 dollar per barel.
"Saya berusaha mengejar Kemenkeu sampai ke Bandung, tetapi tetap tidak dihadiri oleh pihak yang berkompeten," beber Adil.
"Sampai akhirnya saya berbicara bahwa Kemenkeu berisi iblis atau setan," tambahnya.
Menanggapi tudingan Adil, Kemenkeu melalui Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Menteri Keuangan mendesak yang bersangkutan meminta maaf secara terbuka.
"Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti yang sungguh-sungguh tidak adil," tukas Yustinus Prastowo.
"Bupati Meranti telah menyebut pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan," tandasnya.
Sarat Kontroversi
Sebelum berencana menggugat Presiden dan menyebut Kemenkeu berisi iblis, Muhammad Adil kembali pernah menimbulkan sejumlah kontroversi.
Adil pernah menolak Gubernur Riau yang hendak berkunjung ke Meranti. Penolakan ini disebabkan perseteruan soal anggaran.
Adil juga pernah diperiksa Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena diduga melarang camat hingga lurah hadir dalam rapat koordinasi bersama Mendagri.
Lebih jauh kebelakang, Adil juga pernah mengadukan mantan bupati Irwan Nasir ke polisi. Aduan ini terkait opini Irwan Nasir di WhatsApp Grup (WAG).
Irwan Nasir yang merupakan Bupati Meranti sebelumnya, diduga menuduh Adil menilap dana masjid dan bantuan sapi untuk masyarakat.
