bakabar.com, MARABAHAN - Setelah lama dianugerahkan, piagam penghargaan kategori prima yang diterima Mal Pelayanan Publik (MPP) Barito Kuala (Batola) akhirnya diperlihatkan.
Kesempatan pertama mengunjuk piagam dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraso (PANRB) tersebut dilakukan Bupati H Bahrul Ilmi, Senin (17/3) di Kantor Bupati Batola.
"Penghargaan tersebut seharusnya dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat," pesan Bahrul.
Penghargaan kategori prima yang diraih MPP Batola sebenarnya sudah diumumkan 31 Desember 2024 melalui daring. Namun file piagam penghargaan baru dikirim dan diterima 10 Maret 2025.
Baca Juga: MPP Digital Batola Siap Permudah Izin Praktik Tenaga Kesehatan
Baca Juga: Hadirkan Ratusan Layanan, Menteri Azwar Anas Resmikan MPP Barito Kuala
"Predikat tersebut merupakan level penilaian tertinggi dalam kualitas penyelenggaraan MPP oleh Kementerian PANRB," sahut Eko Purnama Sakti, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batola.
Tercatat hanya 20 MPP yang mendapatkan predikat prima dari total 207 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia hingga 2024.
Dalam memberikan penilaian, Kementerian PANRB menggunakan beberapa indiktor. Mulai dari ketersediaan anggaran MPP, persentase jumlah perizinan yang diterbitkan, realisasi investasi, dan kelengkapan informasi pelayanan.
Kemudian digitalisasi pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, serta ketersediaan sarana layanan khusus kelompok rentan.
Baca Juga: Jelang Soft Launching, Penyelenggara Pelayanan di MPP Batola Teken Komitmen
Baca Juga: Uji Coba MPP Barito Kuala, Lima Gerai Langsung Beri Pelayanan
Kesepakatan bersama dengan instansi vertikal, kementerian/lembaga maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga termasuk yang dinilai.
Demikian pula inovasi di MPP, DPMPTSP dan seluruh tenant, reward dan punishment serta jaminan pelayanan.
"Metode penilaian dilaksanakan dengan pemenuhan data dukung. Kemudian kuisioner untuk petugas dan masyarakat pengguna layanan, serta metode wawancara kepada pimpinan MPP," tutup Eko.
