bakabar.com, MARABAHAN - Menjelang soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP), Pemkab Barito Kuala melakukan penandatangan nota kesepahaman tentang penyelenggaraan pelayanan publik, Jumat (9/9).
Penandatanganan dilakukan antara Bupati dengan pimpinan instansi vertikal seperti Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari), serta BUMN, BUMD dan SKPD.
"Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mempercepat koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan di MPP," tegas Noormiliyani.
"Juga sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permen-PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan MPP," imbuhnya.
Di sisi lain, pembangunan MPP juga termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, khususnya misi meningkatkan kualitas pelayanan.
"Seiring dengan pembentukan MPP, diharapkan terjadi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat," papar Noormiliyani.
"Setelah kesepakatan ditandatangani, semoga soft launching berjalan baik. Dengan demikian, berbagai kekurangan sarana prasarana, pelayanan dan kompetensi petugas sudah siap, sebelum MPP diresmikan," tandasnya.
Adapun revitalisasi MPP Batola yang memanfaatkan bekas Kantor DPRD terus berproses di tangan kontraktor pelaksana PT SIS Karya Utama.
Sesuai kontrak kerja selama 120 hari sejak 27 April 2022, proyek bernilai Rp1,77 miliar itu dicanangkan rampung di pekan ketiga September 2022.
Sedangkan soft launching direncanakan di pekan-pekan terakhir Oktober 2022, setelah diverifikasi Kemenpan-RB di pekan terakhir September atau pekan pertama Oktober.
