bakabar.com, JAKARTA - Pemerintah gencar menyosialisasikan penerapan implementasi secara menyeluruh (full cycle) Program Subsidi Tepat untuk pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) solar subsidi dengan menggunakan QR code. Hal itu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman berharap uji coba pendaftaran kendaraan melalui website subsidi tepat sasaran atau aplikasi MyPertamina bagi kendaraan yang hendak mengisi BBM subsidi dapat berjalan menyeluruh. Dengan begitu, proses penyaluran BBM untuk JBT dan JBKP akan lebih optimal.
"Kami berharap uji coba full cycle oleh Pertamina bisa terus diperluas. Saat ini ada di 34 Kabupaten/Kota," ujar Saleh di Jakarta, Rabu (25/1).
Menanggapi kebijakan itu, Pakar Transportasi Djoko Setijowarno menilai pemerintah telah melakukan pekerjaan yang sia-sia. Pasalnya, sebanyak 80% BBM subsidi dinikmati oleh pengguna transportasi, serta setengah dari kebutuhan BBM dipenuhi dari impor.
Baca Juga: Pemerintah Subsidi Kendaraan Listrik, Pengamat: Benahi Transportasi Umum Dulu
"Belum tepat sih, harusnya kan sudah tahu berdasarkan data yang sudah ada," ungkapnya.
Seharusnya bukan hanya sekedar mendaftar tapi angkutan umum hendaknya diperbanyak. "Kalau daftar aja tapi tetap digunakan untuk apa. Harusnya pendaftaran diiringi dengan kebijakan penggunaan BBM bersubsidi," terang Djoko kepada bakabar.com di Jakarta, Rabu (25/1).
Menurutnya, hingga saat ini subsidi BBM masih belum tepat sasaran. Terbukti dari masih banyak daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang mengalami krisis BBM.
Distrik Agats di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, misalnya. Masyarakat disana mengeluhkan pasokan BBM yang terbatas. Karena pasokan yang terbatas itu, pemerintah setempat menggalakkan penggunaan kendaraan listrik sebagai alternatif transportasi sehari-hari.
Baca Juga: Cegah Penyalahgunaan BBM Subsidi, BPH Migas: Maksimalkan Peran Teknologi
"Untuk daerah-daerah yang kesulitan distribusi BBM dapat mencontoh Kabupaten Asmat dengan menggunakan kendaraan listrik. Ongkos angkut distribusi BBM dapat dihemat," ujar Djoko.
Dia menambahkan, "Kendaraan listrik dapat digunakan untuk transportasi lokal."
Sementara itu, terkait dengan kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik, menurut Djoko, subsidi seharusnya tidak diberikan kepada konsumen yang berada di perkotaan, namun kepada masyarakat yang tinggal jauh dari kota-kota besar.
Baca Juga: Estimasi Harga Motor Listrik setelah Dapat Subsidi Rp 8 Juta, Ada yang 4 Jutaan!
"Sebaiknya tidak diberikan untuk konsumen di perkotaan apalagi di Pulau Jawa. Berikanlah ke daerah-daerah yang kesulitan mendapatkan BBM," terangnya.
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan subsidi sebesar Rp80 juta untuk setiap pembelian mobil listrik berbasis baterai, Rp40 juta untuk mobil hybrid, Rp8 juta untuk motor listrik, dan Rp5 juta untuk motor hasil konversi.
