bakabar.com, BANJARMASIN – Berbagai demonstrasi mengiringi penerbitan izin pertambangan di Pegunungan Meratus di Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan. Selama ini HST dikenal sebagai zona bebas tambang.
Adapun, izin dimaksud, yakni SK Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 ihwal Penyesuaian Tahap Kegiatan PKP2B PT MCM menjadi Operasi Produksi di Kabupaten Balangan, Tabalong dan HST.
Seiring berjalannya waktu, Kementerian ESDM kukuh mempertahankan izin eksploitasi tambang terhadap rimba terakhir itu. Bahkan, upaya Walhi Kalsel menggugat izin ini kandas di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.
Masyarakat Kalsel sendiri tak tinggal diam. Lewat Gerakan #SaveMeratus, mereka menulis surat secara serentak kepada Presiden. Isinya untuk ikut bersikap tegas dan terlibat dalam penyelamatan Pegunungan Meratus. Hasilnya, lebih dari 1.000 surat meminta presiden turun tangan dan ikut menyelamatkan Pegunungan Meratus yang akhir Maret lalu dibawa ke Jakarta.
Namun, kebanyakan pesan tak sampai ditanggapi oleh pemerintah pusat. Hal ini pun mengundang keprihatinan Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati. Menurutnya, pegunungan Meratus adalah suatu ekosistem yang sangat penting bagi Kalsel. Dari kealamiannya, mengalir sumber air yang melimpah ruah.
Tak ayal, kondisi itu membuat keanekaragaman hayati tumbuh dengan leluasa. Secara berkelompok dari generasi hingga ke generasi selanjutnya bergantung pada Pegunungan Meratus. Belum lagi, masyarakat adat yang bermukim di kaki Gunung Meratus. Lewat kearifan lokalnya, mereka turut serta menjaga keasrian alam Meratus.
“Dengan TWKM menangkat isu #SaveMeratus jadi ada gerakan mahasiswa se-Indonesia yang kuat untuk izin dari Kementerian ESDM dicabut,” ujar Nur di sela pembukaan Temu Wicara Kenal Medan (TWKM) Ke-31 di Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Senin (21/10).
Baginya, peran mahasiswa sebagai agen perubahan hingga generasi masa depan sangatlah dibutuhkan dalam gerakan penolakan eksploitasi pertambangan di Kalsel. Walhi sendiri kerap menyuarakan gerakan #SaveMeratus ke kancah nasional. Melalui aksi hingga legitasi.
Namun langkah penolakan tak berhenti sampai di sana. Walhi sampai sekarang masih menunggu keputusan di Mahkamah Konsitusi (MK). “Kami berharap mereka bersuara lebih lantang agar bersama sama Walhi mencabut izin pertambangan di kawasan Pergunungan Meratus,” tegasnya.
Ia mengharapkan kembali agar mahasiswa bisa bergerak menyelamatkan Pergunungan Meratus. Sebab tak menutup kemungkinan di masa depan, kawasan paru paru dunia seperti Meratus sudah tidak ada lagi di Indonesia.
Karst yang berada di Pergunungan sulit terbentuk. Prosesnya tidak mudah, butuh ratusan tahun untuk mempertahankan ekosistem itu.
“Kalau itu rusak tidak lagi dipulihkan, makanya diperkuat seluruh masyarakat Indonesia turut menyuarakan penolakan,” tegasnya.
Kondisi tersebut sangatlah tak diharapkan Walhi. Oleh karenanya gerakan #SaveMeratus harus didorong lebih keras lagi hingga ke Pemerintah Pusat.
Baca Juga: TWKM XXXI: Jokowi Juga Mapala, Wajib Save Meratus!
Baca Juga: Jaga Semangat Persatuan, Pemerintah Berdialog Tematik dengan Warga Meratus
Baca Juga: Upaya Mahasiswa Mendorong #Savemeratus Jadi Isu Nasional
Baca Juga: BEM SI Gelar Aksi Save Meratus, Upaya Tarik Simpati Masyarakat Kalsel
Baca Juga: Aksi Save Meratus Damai, Polwan Bagi-Bagi Puluhan Bunga
Baca Juga: BEM Seluruh Indonesia Sepakat Tolak Eksploitasi Meratus!
Baca Juga: Ilusi Kehancuran Meratus, Hutan Terakhir dan Paru-Paru Dunia yang Tersisa
Baca Juga: Demo DPRD Kalsel: Supian HK Siap Mundur Jika Meratus Ditambang
Baca Juga: VIDEO: Walhi Bantah Aksi Save Meratus Ditunggangi Kepentingan Politik
Baca Juga: VIDEO: Bernuansa Politis, Mahasiswa Walk Out dari Aksi Save Meratus
Baca Juga: FOTO: Ratusan Peserta Aksi Save Meratus Tumpah Ruah di Barabai
Baca Juga: Walhi Bantah Aksi Save Meratus Ditunggangi Kepentingan Politik
Baca Juga: Save Meratus Bernuansa Politis, Mahasiswa Gerah
Baca Juga: 10 Tuntutan Massa Aksi Akbar Save Meratus di HST
Baca Juga: Bernuansa Politis, Mahasiswa Walk Out dari Aksi Save Meratus
Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Fariz Fadhillah
