bakabar.com, BANJARMASIN - Dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk Pemkot Banjarmasin diperkirakan turun paling lambat pada Maret.
Perlu diketahui, dana transfer itu tengah dinanti-nanti untuk membayar utang Rp300 miliar, kepada beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek di 17 SKPD.
"Kalau bisa mengurus lebih dahulu, bisa jadi diprioritaskan untuk bisa segera dibayarkan," ucap Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, beberapa waktu lalu.
Ibnu menyampaikan, masalah yang sedang terjadi sekarang tidak hanya di Banjarmasin, namun juga beberapa daerah lain di Indonesia.
Diterangkannya, dari dana transfer pusat masih ada hak Pemkot Banjarmasin sebesar Rp178 miliar yang belum diserahkan.
Pun demikian, untuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut juga telah diterima.
"Langkah pertama kita agar pencairan ini segera bisa dibayarkan. Sehingga kalau ini sudah selesai berarti yang akan di refocusing tinggal sedikit saja," jelasnya.
Hitung-hitungannya, dengan adanya dana transfer pusat, hanya sekitar Rp111 miliar saja dana APBD TA 2024 yang akan di refocusing.
"Tetap akan dibayarkan tahun ini. Waktunya saja yang mungkin belum bisa kita ketahui pastinya," pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Suri Sudarmadiyah, mengaku masih ada sekitar Rp87 miliar yang belum terbayarkan untuk pengerjaan proyek di tahun 2023.
Dari situ, pihaknya juga akan melakukan refocusing pada beberapa kegiatan yang akan berjalan di tahun 2024.
"Misalnya, pengadaan lahan yang untuk di Sungai Veteran kami coba refocusing terlebih dahulu. Termasuk juga ada beberapa pekerjaan jembatan, yang di luar skala prioritas," ungkapnya.
Dirinya juga masih akan mendiskusikan lagi hak tersebut dengan BPKPAD Kota Banjarmasin, berapa total dari dana yang akan di refocusing.
"Kami ada beberapa skenario kami coba buat. Agar bisa hutang yang ada ini terbayar. Lalu agar program kami bisa tetap berjalan, untuk bisa tuntas di 2024, lanjutnya.
Suri meyakinkan, utang yang belum terbayarkan akan segera dilunasi secepatnya. Setelah semua dana dari pusat sudah masuk ke Kas Daerah.
"Memang target kami paling tidak dari inspektorat bisa selesai dulu, baru bertahap membayarkannya," tutupnya.
