bakabar.com, PALANGKA RAYA - Gelombang penolakan kenaikan harga BBM di Kalimantan Tengah terus berlanjut, usai demonstrasi di depan Gedung DPRD setempat, Senin (5/9).
Mahasiswa mewanti-wanti akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar, andai tuntutan tidak direspons Pemerintah dalam waktu 3×24 jam.
Rencana itu disampaikan juru bicara mahasiswa, Marcelino, setelah menyerahkan tuntutan tertulis yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Wiyatno.
"Kami akan menunggu respons pemerintah pusat yang diwakili DPRD Kalteng. Apabila tak direspons, kami akan melakukan aksi kembali dalam skala yang lebih besar," tegas Marcelino.
Aksi itu merupakan yang kedua kali dilakukan, sejak isu kenaikan harga BBM berhembus.
Selain membentangkan puluhan spanduk yang bertuliskan penolakan kenaikan harga BBM, mereka juga melakukan aksi pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan.
Terdapat 5 poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam tuntutan terkini, yakni meminta DPRD Kalteng mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk mengaudit kembali regulasi penyaluran BBM subsidi.
Kemudian meminta KPK mengusut dana penyaluran BBM subsidi, dan menuntut Kementerian ESDM mengawas stabilitas harga BBM subsidi.
Mereka juga meminta Kementerian Keuangan memprioritaskan anggaran kesejahteraan masyarakat, dan meminta RDP dengan Gubernur Kalteng terkait regulasi penyaluran BBM bersubsidi.
Sementara Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno, menjanjikan segera menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat.
"Namun demikian, semua keputusan berada di tangan Pemerintah pusat" jawab Wiyatno.
