bakabar.com, TANJUNG – Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi Dan Umum Kabupaten Tabalong (FSP KEP) Kabupaten Tabalong menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (13/9).
Aksi dipusatkan di halaman Kantor DPRD Tabalong di wilayah Kelurahan Mabuun,Murung Pudak.
Aksi ini sebelumnya direncanakan digelar pada 12 September, namun dari hasil koordinasi dengan sejumlah pihak akhirnya aksi baru digelar hari ini.
“Berubahnya jadwal tersebut demi kelancaran, keamanan dan ketertiban bersama,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang FSP-KEP Tabalong, Sahrul.
Kata Sahrul, aksi pihaknya ini membawa 5 tuntutan. 3 di antaranya isu nasional, 2 isu internal.
Isu Nasional yang diangkat yaitu, menolak kenaikan BBM, cabut umnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja dan naikan upah minimun kabupaten tahun 2023 antara 10-13 persen.
“Untuk isu internal kami menolak perubahan Roster 13:1 di produksi mining yang dilakukan oleh PT Saptaindra Sejati. Jadi kami minta pertahankan Roster 3:41,” tegasnya.
“Kami juga meminta PT SIS menerapkan Roster 14:1 bagi non produksi 2 shif,” sambung Sahrul.
Sahrul menjelaskan, intinya dalam aksi ini pihaknya menolak keras kenaikan BBM karena ekonomi masyarakat yang belum stabil setelah dilanda Pandemi Covid-19.
“Kami sangat mengharapkan pemerintah meninjau kembali dengan kenaikan BMM dan kami mengharap harga BBM dapat dikembalikan dengan harga sebelumnya” pintanya.
Aksi sendiri akan dimulai dari titik kumpul di sekitar kolam renang di Kelurahan Pembataan, Murung Pudak.
Selanjutnya akan konvoi menggunakan kendaraan dan berhenti di Tanjung Bersinar Park, selanjutnya berjalan kaki ke kantor DPRD Tabalong.
Pantauanbakabar.com, di halaman kantor dewan belum terlihat massa aksi.
Di sekitar kantor dewan hanya nampak petugas gabungan dari TNI, Polres Tabalong, Brimob, Satpol PP, Dishub Tabalong sudah berada di lokasi untuk mengamankan jalannya aksi.
