bakabar.com, JAKARTA- Ribuan massa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang menggelar aksi di depan kantor DPR/MPR Senayan Jakarta, menolak perpanjang masa jabatan Kepala Desa (Kades) 9 tahun.
Salah satu pegawai perangkat desa kecamatan asal Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Batang, Sokarno (40), bersama dengan seluruh pegawai asal Jawa Tengah tiba di Jakarta pukul 03.00 WIB menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR.
"Saya ke sini ingin tuntutan kami didengar, kami ingin status kepegawaian kami jelas dan masa jabatan kami sesuai," kata Sokarno di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (25/01).
Baca Juga: Ratusan Perangkat Desa Kembali Demo di Depan Gedung DPR
Selain menuntut perpanjangan masa jabatan, PPDI juga menuntut kejelasan status PPPK atau ASN, menuntut gaji 13/14 layaknya PNS, menuntut tunjangan anak-istri, dan menuntut tunjangan purnatugas.
Sejumlah perangkat desa yang tergabung dalam PPDI juga menuntut kejelasan status kepegawaian perangkat desa, sehingga mereka tak khawatir dengan masa depan mereka.
Ditemui secara terpisah, Ketua Panitia Silahturahmi Nasional PPDI Cuk Suyadi juga menuntut jika seluruh pegawai ingin memiliki payung hukum yang jelas terkait penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)
"Sejauh ini yang ada di unsur kepegawaian itu PNS dan P3K. Nah kita tidak masuk di keduannya. Tuntutan kita perangkat desa dimasukkan dalam unsur kepegawaian itu," ujarnya kepada wartawan.
Baca Juga: DPR Tepis Keterkaitan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden
Diketahui sebelumnya sebanyak 44.225 orang perangkat desa dari 22 Provinsi di Indonesia menyuarakan pendapatnya di depan Gedung DPR hari ini. Satu mobil komando juga terpakir di depan gerbang DPR.
Berbagai orator perwakilan dari berbagai derah secara bergantian menyampaikan orasinya. Aksi mereka dibekali atribut seperti bendera, spanduk dan poster bernada kritik kepada pemerintahan.
