bakabar.com, MARABAHAN - Fakta kurang menggembirakan terjadi dalam penyerahan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2024 semua instansi di Pemkab Barito Kuala (Batola), Senin (21/10).
Dari total 46 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tidak satu pun yang mampu meraih predikat A. Justru 6 SKPD yang tahun sebelumnya membukukan predikat A, harus menerima nasib turun menjadi BB.
Mereka adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura (Distan TPH), dan Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak).
Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk KB dan PPPA (DPPKBP3A), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).
Sementara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sebelumnya mencatatkan predikat A, justru jauh terlempar menjadi CC.
Selanjutnya terdapat 2 SKPD yang turun dari predikat BB menjadi B, serta masing-masing 1 SKPD dari nilai BB menjadi CC, B ke CC dan CC ke C.
Di sisi lain, hanya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang mengalami kenaikan predikat dari B menjadi BB. Selebihnya 4 SKPD naik dari predikat CC menjadi B.
"Apapun hasil yang diperoleh, itu merupakan capaian kinerja. Tentunya penilaian ini harus menjadi pelecut perbaikan," sahut Penjabat Bupati Batola, Dinansyah, seusai menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP.
"InsyaAllah kalau komitmen ditambah, semuanya akan lebih baik. Makanya saya berharap komitmen dan kesungguhan semua pimpinan SKPD untuk senantiasa melakukan perubahan. Jangan hanya berkutat dengan rutinitas yang tak memberikan dampak dan manfaat," tegasnya.
Kendati tak satu pun yang memperoleh nilai A, rata-rata nilai SAKIP seluruh SKPD di Batola masih berada di angka 67,6 atau baik.
Baca Juga: Hasil Evaluasi SAKIP 2023, Penjabat Bupati Batola Soroti Instansi Bernilai C
Baca Juga: Serahkan Evaluasi SAKIP, Bupati Batola Minta ASN Terus Memperbaiki Kinerja
Baca Juga: Hasil SAKIP di Batola, Bupati Soroti SKPD Tajun Ciruk
Sementara catatan terbaik dalam empat tahun terakhir, dibukukan dalam periode 2022 dengan skor 68,6.
"Banyak faktor yang menyebabkan penurunan. Salah satunya komitmen pimpinan SKPD yang belum optimal menerapkan SAKIP di lingkungan kerja," ulas Zulkipli Yadi Noor, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Batola.
"Kemudian perbaikan perencanaan strategis tidak segera ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan dan sinkronisasi dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi internal," imbuhnya.
Faktor berikutnya slow respons untuk menindaklanjuti hasil pendampingan, sehingga mengakibatkan implementasi SAKIP belum optimal.
Selanjutnya dokumen rencana kerja belum memiliki keselarasan dengan renstra SKPD. Ditambah hasil pengukuran kinerja atau hasil evaluasi kinerja belum dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan kinerja tahunan.
"Capaian kinerja juga belum memenuhi aspek efesiensi. Ditambah penetapan target kinerja SKPD yang belum sepenuhnya logis dan sinkron antara target tahunan, triwulan dan bulanan," tutup Zulkpili.
Selain penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP, juga diberikan apresiasi kepada SKPD dengan capaian kinerja pelayanan publik yang dinilai Kementeria Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb).
Mereka adalah Dinas Sosial, RSUD H Abdul Aziz Marabahan dan Kecamatan Anjir Muara yang sama-sama mendapat nilai B.
Juga diberikan apresiasi kepada SKPD yang memenuhi penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah oleh Ombudsman.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) menempati peringkat teratas dengan nilai 90,31.
Disusul Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Puskesmas Mandastana, Puskesmas Semangat Dalam, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Berikut lima besar rekapitulasi hasil evaluasi SAKIP SKPD dalam lingkup Pemkab Batola:
1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (predikat BB; nilai 79,69)
2. Dinas Perkebunan dan Peternakan (predikat BB; nilai 79,66)
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (predikat BB; nilai 79,00)
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataraan Ruang (predikat BB; nilai 78,01)
5. Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya dan Pariwisata (predikat BB; nilai 77,63)
