bakabar.com, MARABAHAN – Kendati rata-rata capaian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Barito Kuala (Batola) meningkat, terdapat nilai SKPD yang tajun ciruk atau semakin menurun.
Selayaknya pembagian raport sekolah, semua kepala SKPD di Batola menghadiri penyerahan hasil evaluasi penerapan SAKIP tahun kinerja 2019 di Aula Mufakat, Senin (20/7).
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) mendapatkan nilai tertinggi dan satu-satunya SKPD yang memperoleh ponten A.
Kemudian SKPD yang memperoleh nilai BB sebanyak 19 instansi, nilai B berjumlah 18 instansi dan nilai CC sebanyak 8 instansi.
Hanya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang mendapatkan nilai C. Padahal setahun sebelumnya, instansi ini mendapatkan nilai CC.
Sementara berdasarkan capaian rata-rata tahun kinerja 2019, SKPD di Batola memperoleh nilai 66,53 persen atau berada di kategori B atau naik 3 persen dari tahun sebelumnya.
Sedangkan dalam tahun kinerja 2017, SKPD di Batola berada dalam kategori C dengan capaian rata-rata 54,56 persen.
“Apresiasi tinggi kepada SKPD yang memperoleh nilai bagus. Diharapkan pencapaian tahun selanjutnya bisa meningkat lagi,” papar Bupati Batola Hj Noormiliyani AS.
“Tapi ada juga SKPD yang tajun ciruk. Turun 6 poin saja sudah luar biasa, apalagi sampai belasan poin. Saya minta kegigihan dan kesadaran masing-masing, karena ini juga berkaitan dengan nilai Sakip kabupaten,” tegasnya.
Dikhawatirkan penurunan tersebut semakin parah dalam tahun kinerja 2020, mengingat hampir semua program kerja terkendala penyebaran Covid-19.
“Kalau sebelum Covid-19 sudah menurun, bagaimana dengan kinerja selama 2020? Kami pun bertanya-tanya penyebab penurunan tersebut, karena pihak yang terkait belum berkomunikasi,” beber Noormiliyani.
Diyakini penurunan tersebut di antaranya disebabkan kegiatan tak mendukung sasaran rencana strategis, perjanjian kinerja hanya sampai eselon IV, tidak membuat rencana aksi atau perjanjian kinerja, hingga evaluasi atas rencana aksi tidak dilaksanakan.
“Andai menemukan kesulitan, kami membuka ruang diskusi guna bersama-sama mencari solusi. Kalau tidak mau berkomunikasi, sulit mengetahui kekurangan maupun kelebihan masing-masing,” sambungnya.
Tantangan yang dihadapi SKPD juga semakin berat. Mulai tahun kegiatan 2020 dan seterusnya, penerapan SAKIP tidak lagi hanya berfokus kepada kelengkapan dokumen.
“Semua penilaian sudah mengarah kepada membangun budaya kinerja dengan orientasi hasil dan manfaat. Mulai dari rencana, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan laporan kegiatan,” jelas Noormiliyani.
Sedianya bukan cuma Disnakertrans yang mengalami penurunan nilai. Distan TPH pun mengalami nasib serupa.
Demikian pula Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Dispora), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Kecamatan Anjir Pasar.
Namun penurunan keenam SKDP tersebut tidak mencapai titik terendah. Distan TPH, misalnya. Mereka turun dari AA menjadi A.
Sementara BP2RD dari A menjadi B, Dinas Kesehatan dari BB menjadi B, Diskominfo dari BB menjadi B, dan Anjir Pasar berubah dari B menjadi CC.
“Harus diakui bahwa target kinerja kami sepanjang 2019 sedikit menurun. Sebagian besar disebabkan musim kemarau panjang, sehingga produktivitas menurun,” sahut Murniati, Kepala Distan TPH Batola.
“Kemudian penerapan Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masih rendah dan membuat nilai total kami turun sebanyak 0,3 poin,” tandasnya.
