bakabar.com, MARABAHAN – Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliyani AS, menyerahkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta pembinaan dan pengawasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Senin (25/10).
Evaluasi itu diterima 47 satuan perangkat kerja yang terdiri dari 30 dinas/instansi dan 17 kecamatan.
Tercatat 4 satuan kerja yang berhasil memperoleh nilai SAKIP A. Mereka adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (Distan TPH), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Sementara 13 satuan kerja memperoleh nilai BB. Selanjutnya 19 satuan meraih nilai B, 10 satuan kerja mendapat nilai CC, serta hanya 1 satuan kerja yang masih bernilai C.
Khusus pembinaan dan pengawasan TPP, terdapat 5 satuan kerja yang mendapatkan piagam penghargaan.
Mereka adalah Balai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim).
Dilanjutkan DPPKBP3A, Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar), serta Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak).
Untuk penghargaan atas komitmen dan kontribusi dalam pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), diterima 6 satuan kerja.
Mereka terdiri dari Disdukcapil, DPMPTSP, BP2RD, RSUD H Abdul Aziz, Kecamatan Marabahan dan Kecamatan Anjir Muara.
Pemkab Batola juga mengusulkan 7 satuan kerja mendapatkan WBK dan WBBM, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, DKPP, DPPKBP3A, BPKAD, Bapegdiklat dan Kecamatan Alalak.
Meski penilaian keseluruhan perangkat kerja di Batola membaik, capaian rencana aksi MCP KPK per Oktober masih di posisi 52,44 persen dari target minimal.
Dari delapan area intervensi, rata-rata capaian masih jauh berada di bawah target yang ditentukan.
“Batola hanya punya waktu sekitar dua bulan untuk mencapai target minimal 80 persen,” papar Bupati Batola.
“Diharapkan semua pihak mempergunakan sisa waktu sebaik-baiknya agar target 80 persen tercapai di Desember 2021,” tegasnya.
Terhadap sejumlah rekomendasi temuan BPK yang masih belum ditindaklanjuti, Noormiliyani juga mengharapkan perhatian dan keseriusan satuan perangkat kerja.
“Kepada Satgas Pencegahan Korupsi, saya meminta lebih intens mengawal progres capaian tindaklanjut rekomendasi BPK, serta secara periodik melaporkan,” tandas Noormiliyani.
