bakabar.com, TANJUNG - Puluhan pengawas pemilu di kabupaten kota di Kalsel resmi bertugas.
Hal itu setelah Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, melantik dan mengambil sumpah 45 pengawas pemilu dari 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
Pelantikan dilaksanakan di Pullman Hotel Jakarta Central Park, Sabtu (19/8/2023) malam.
Di antara yang dilantik, terdapat tiga komisioner Bawaslu Kabupaten Tabalong, masing-masing incumbent Mahdan Basuki dan 2 muka baru, yaitu Muhammad Zainudin, dan H Taberani.
Mereka akan bertugas lima tahun ke depan dengan masa jabatan 2023-2028.
Pada pelantikan tersebut, seluruh anggota Bawaslu kabupaten kota terpilih se Indonesia mengenakan baju adat dari masing-masing daerah.
Usai dilantik pada kegiatan yang memecahkan Rekor MURI tersebut, tiga komisioner Bawaslu Tabalong langsung melakukan rapat pleno untuk pemilihan ketua dan pembagian tugas divisi serta wilayah kerja.
Mantan jurnalis, Mahdan Basuki dipercaya sebagai Ketua Bawaslu Tabalong sekaligus koordinator divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data dan informasi.
H Taberani sebagai koordinator divisi hukum, pencegahan, parmas dan humas, dan M Zainudin sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
"Dengan amanah ini kami bertiga akan segera beradaptasi dan melakukan penyesuaian terhadap tugas divisi dan wilayah kerja pengawasan," kata Mahdan melalui telepon, Senin (21/8/2023) pagi.
Menurutnya, untuk menunjang tugas tersebut akan melakukan konsolidasi internal dengan jajaran pengawas adhoc di tingkat kecamatan dan kelurahan desa, maupun sekretariat.
"Hal ini dilakukan mengingat saat ini tahapan penyelenggaraan pemilu sudah berjalan, seperti pencalonan anggota DPRD dan penyusunan daftar pemilih tambahan setelah DPT," katanya.
Kemudian, dikatakannya, untuk mendorong inovasi pengembangan strategis kelembagaan Bawaslu Tabalong, pihaknya terus melanjutkan koordinasi dengan unsur forkopimda dan pihak terkait.
"Termasuk koordinasi dengan jajaran KPU Tabalong dan partai politik peserta pemilu untuk memastikan Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tandasnya.
