bakabar.com, SAMPIT - Rasa cemas dan ketidakpastian kini menyelimuti para tenaga kontrak (tekon) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng. Setelah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II, banyak dari mereka yang belum mendapatkan kejelasan soal nasib dan kelanjutan pekerjaan mereka.
M Teguh Sobirin, perwakilan tenaga kontrak Kotim, mengungkapkan keresahan yang melanda rekan-rekannya. Kabar dari daerah lain seperti Murung Raya yang tidak lagi memperjuangkan 775 tenaga kontrak karena keterbatasan anggaran menambah kekhawatiran mereka.
“Kami sangat resah melihat kondisi di daerah lain. Di Murung Raya, banyak teman-teman kami harus berhenti bekerja. Kami tidak ingin hal serupa terjadi di Kotim,” ujar Teguh, Sabtu (19/05/2025).
Meski dihadapkan pada ketidakpastian, Teguh menyampaikan apresiasi atas langkah Komisi I DPRD dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait yang masih menunjukkan keberpihakan terhadap nasib para tekon. Salah satu kabar yang disambut baik adalah kemungkinan pengangkatan tenaga kontrak yang tidak lulus PPPK sebagai pegawai paruh waktu.
“Alhamdulillah, setidaknya ada angin segar. Jika tidak lulus PPPK, kami masih bisa diusulkan menjadi PPPK paruh waktu. Kami hanya ingin tetap bekerja dan mengabdi,” tambahnya.
Namun, bayang-bayang ancaman pengangguran masih menghantui, mengingat kondisi keuangan daerah yang belum stabil. Teguh berharap komitmen yang sudah mulai dibangun tidak goyah di tengah dinamika anggaran.
“Kami mohon jangan ada perubahan kebijakan. Kami ingin tetap mengabdi untuk Kotim. Jangan sampai kami hanya jadi angka di data, lalu dilupakan,” tandasnya.
Kini, para tenaga kontrak hanya bisa menanti kepastian dari Pemkab Kotim. Di balik keresahan mereka, satu suara terdengar tegas dan jujur "Kami masih ingin mengabdi"
