Ribuan honorer Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin masih menunggu kepastian untuk dilantik sebagai dengan PPPK Paruh Waktu
Status honorer Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan penerima gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pemkot Banjarbaru menunggu putusan KemenPAN RB
Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera menekankan jika aspirasi ratusan tenaga honorer di Banjarbaru ditindaklanjuti sesuai tupoksi DPRD.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib tenaga honorer di Banjarbaru.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan perpanjangan jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Pemprov Kalimantan Selatan akan mengangkat sebanyak 6.420 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, menegaskan pentingnya peran tenaga kontrak dalam sistem pelayanan publik.
Rasa cemas dan ketidakpastian kini menyelimuti para tenaga kontrak (tekon) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Nasib ratusan tenaga kontrak (tekon) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng, kini menggantung di antara harapan dan kecemasan.
Skema ini disiapkan sebagai alternatif untuk membantu menyelesaikan penataan pegawai non-ASN alias honorer di tahun ini.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas merencanakan konsep PNS baru yakni, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu atau part time.
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2025.
Ribuan honorer Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin masih menunggu kepastian untuk dilantik sebagai dengan PPPK Paruh Waktu
Status honorer Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan penerima gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pemkot Banjarbaru menunggu putusan KemenPAN RB
Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera menekankan jika aspirasi ratusan tenaga honorer di Banjarbaru ditindaklanjuti sesuai tupoksi DPRD.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib tenaga honorer di Banjarbaru.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan perpanjangan jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Pemprov Kalimantan Selatan akan mengangkat sebanyak 6.420 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, menegaskan pentingnya peran tenaga kontrak dalam sistem pelayanan publik.
Rasa cemas dan ketidakpastian kini menyelimuti para tenaga kontrak (tekon) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Nasib ratusan tenaga kontrak (tekon) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng, kini menggantung di antara harapan dan kecemasan.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas merencanakan konsep PNS baru yakni, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu atau part time.
