bakabar.com, JAKARTA - Indonesia dilirik oleh dunia untuk pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Negara pun ditargetkan untuk bisa memproduksi jutaan kendaraan listrik pada 2035 kelak.
Jumlah tersebut terdiri dari 12 juta unit motor listrik, dan 1 juta unit mobil listrik.
Dalam waktu dekat, diproyeksikan produksi 6 juta unit motor listrik dan 400 ribu unit mobil listrik pada tahun 2025, sehingga membutuhkan sekitar 25 ribu ton nikel.
Salah satu komponen utama bagi EV adalah baterai, yang digunakan sebagai penyimpan listrik. Dalam pembuatan baterai itulah nikel memiliki peran penting sebagai bahan bakunya.
Baca Juga: Jajaran Motor Honda yang Tak Pakai Rangka eSAF, Skutik hingga Moge
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier sempat menyebut menurut perhitungan, setidaknya Indonesia membutuhkan sekitar 59.506 ton nikel kadar rendah (limonite).
"Hitungan tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan per kilowatt per hour (kWh), sebuah baterai motor listrik membutuhkan daya listrik sebesar 1,44 kWh, sedangkan mobil listrik membutuhkan listrik sebesar 60 kWh," ujarnya.
Lithium-ion, sebagai baterai yang umum digunakan pada kendaraan listrik, merupakan produk yang dihasilkan dari nikel.
Manfaat nikel sebagai bahan baku kendaraan listrik itu diperkirakan akan semakin meningkat, imbas dari pertumbuhan EV yang ada di dunia.
Meskipun kini EV masih tergolong jarang, banyak yang meyakini bahwa ke depannya EV akan menjadi salah satu alternatif kendaraan ramah lingkungan.
Saat juga telah banyak pabrikan otomotif di seluruh dunia yang mulai beralih dari kendaraan konvensional (bensin), menjadi hybrid ataupun full EV.
Baca Juga: Tips Merawat Rangka Motor Agar Tetap Kokoh, Pemilik eSAF Wajib Baca
Indonesia pun turut mendukung langkah ini, dengan memberikan subsidi kepada masyarakat yang ingin membeli kendaraan listrik.
Indonesia pun diketahui memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Miliaran ton nikel yang dimiliki oleh tanah air, membuatnya diincar oleh banyak pihak dan beberapa negara.
Presiden Jokowi juga telah melarang ekspor bijih nikel sejak tahun 2020 lalu. Alhasil, banyak pihak yang tidak terima atas aturan ini.
Baca Juga: Ancaman Nyata, Sagea Tercemar Aktivitas Tambang Nikel dan Karst
Eropa pun telah menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia. Hasilnya, Indonesia kalah dalam gugatan tersebut.
Sengketa tersebut masih berlangsung, hingga belum ada keputusan final. Pemerintah pun menyatakan banding atas keputusan tersebut.
