bakabar.com, JAKARTA – Tanpa road map atau peta jalan yang jelas, wacana pengembangan ekonomi hijau diklaim mustahil cegah eksploitasi investor asing.
Pentingnya peta jalan untuk ekonomi hijau itu diingatkan Anggota Komisi I DPR RI Sukamta agar eksploitasi yang dilakukan investor asing dapat dicegah.
Sukamta mendorong dibuatnya peta jalan ekonomi hijau dengan tetap berorientasi kepada hadirnya kemandirian ekonomi Indonesia.
“Wacana pengembangan ekonomi hijau tanpa adanya road map (peta jalan) yang jelas akan membuat Indonesia mudah dieksploitasi oleh investor asing,” kata dia seperti dilansir Antara, Sabtu (28/8).
Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa UU Cipta Kerja memberi kemudahan perizinan dan investasi, jika tidak hati-hati pelaksanaannya akan membuka ruang bagi pihak asing untuk mengeruk alam Indonesia.
Apalagi, lanjutnya, saat ini dunia sedang gencar kembangkan industri berbasis energi hijau.
Indonesia yang punya cadangan nikel terbesar dunia, menurut dia, juga kaya dengan kobalt, mangan dan lithium pasti diincar perusahaan elektronik asing.
“Dulu asing menyedot minyak dan batubara Indonesia, sekarang yang disedot nikel sebagai bahan baku utama baterai listrik,” ujarnya.
Oleh sebab itu Sukamta meminta agar pemerintah menerbitkan regulasi terkait pengembangan ekonomi hijau yang bisa menutup kekurangan UU Cipta Kerja yang lemah dari sisi perlindungan terhadap lingkungan, tenaga kerja juga usaha kecil.
Dongkrak Ekonomi Nasional
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya transformasi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) dan akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau guna mendongkrak laju perekonomian nasional.
Menurut Presiden, pemanfaatan energi bersih dan teknologi hijau akan berdampak terhadap arah ekonomi yang lebih ramah lingkungan, karena itu konsolidasi kekuatan riset nasional akan terus diupayakan agar sejalan dengan agenda pembangunan di Indonesia.
“Transformasi menuju energi baru dan terbarukan serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian kita,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/8).
Pada periode Januari sampai Juni 2021 realisasi investasi Indonesia yang tidak termasuk sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) serta jasa keuangan mencapai Rp442,8 triliun dengan rincian 51,5 persen di luar Jawa dan 48,5 persen di Jawa. Investasi tersebut diklaim telah menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia.
Presiden Jokowi berharap penambahan investasi sampai Desember 2021 bisa memenuhi target Rp900 triliun guna menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian lebih signifikan.
Pemalsu Surat PCR 23 Calon Mahasiswa Ditangkap, Terancam 6 Tahun Penjara
