bakabar.com, JAKARTA - Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemui sejumlah massa yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (17/1).
Para pengunjuk rasa menuntut DPR segera merevisi perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun, dari yang sebelumnya enam tahun.
Menanggapi tuntutan massa terkait revisi UU nomor 6 tahun 2014 tentang masa waktu jabatan kepala desa, Dasco memastikan hal itu memang dibahas di DPR. Kendati demikian, pembahasannya harus melibatkan pemerintah.
"Jadi perlu teman-teman ketahui, revisi UU nomor 6 itu hanya bisa dilakukan oleh DPR dan pemerintah," ujarnya.
Selanjutnya, Dasco meminta perwakilan massa untuk ikut melobi pemerintah dan berkonsultasi dengan badan legislasi DPR.
"Kawan-kawan sudah kami siapkan untuk berkonsultasi dengan Badan Legislasi DPR untuk menyampaikan poin-poin yang minta direvisi," imbuh Dasco.
Setelah itu, Dasco meminta para pengunjuk rasa segera membubarkan diri, karena perwakilan massa telah diterima oleh Badan Legislasi DPR.
"Oleh karena itu, untuk ketertiban umum, saya pikir setelah nanti diterima oleh Badan Legislasi, kawan-kawan sekalian bisa pulang dengan tertib," jelasnya.
Sebagai informasi, ratusan kepala desa (kades) yang tergabung dalam PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI.
Berdasarkan pantauan bakabar.com, massa yang menggunakan seragam desa berwarna cokelat di depan gedung DPR itu sempat membuat arus kendaraan di jalan Gatot Subroto arah Slipi tersendat.
