bakabar.com, BANJARMASIN - Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin menemukan indikasi pemalsuan dokumen pajak reklame tahun 2023.
Temuan tersebut dibeberkan Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo, setelah menerima laporan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banjarmasin tentang berkas yang tidak sesuai ketentuan.
"Laporan diterima menjelang pergantian tahun. Data yang masuk ternyata tidak sesuai dengan prosedur," ungkap Edy ketika ditemui seusai rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Banjarmasin, Rabu (3/1).
Ketidaksesuaian dimulai dari tanda tangan berkas yang bukan milik Edy selaku Kepala BPKAD Banjarmasin. Kemudian nama instansi seharusnya ditulis BPKPAD, bukan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).
Pun lampiran yang menunjukkan jumlah setoran pajak ke bank ternyata fiktif, "Setelah dilakukan pengecekan ke bank terkait, setoran tersebut belum masuk," tambah Edy.
Ironisnya ditemukan dua dokumen yang sama-sama berisi tentang pajak reklame, "Salah satu berkas ini bernilal Rp117 juta. Sedangkan yang lain di atas Rp20 juta," jelas Edy.
Diyakini itu bukan temuan yang pertama dan terakhir, "Kemungkinan masih terdapat dokumen serupa. Makanya kami terus melakukan pengecekan ulang," tegas Edy.
Menyikapi temuan tersebut, BPKPAD Banjarmasin akan melaporkan ke aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti. Terlebih nama perusahaan yang diduga melakukan pemalsuan sudah dikantongi.
"Kami akan legowo kalau perusahan dimaksud mengakui dan langsung melakukan pembayaran. Namun kalau bersikeras, kami juga siap melanjutkan ke ranah hukum. Terlebih pemalsuan ini berdampak besar terhadap PAD," tutup Edy.
