News

Serapan Anggaran Banjarmasin Masih Seret, Dinas PUPR Paling Rendah

Menjelang akhir triwulan kedua tahun 2025, serapan tanggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin belum juga menggeliat signifikan.

Featured-Image
Menjelang akhir triwulan kedua tahun 2025, serapan tanggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin belum juga menggeliat signifikan. Foto: dok-bakabar.com

bakabar.com, BANJARMASN – Menjelang akhir triwulan kedua tahun 2025, serapan tanggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin belum juga menggeliat signifikan.

Dari total pagu anggaran sebesar Rp2,3 triliun, baru sekitar 30,28 persen atau Rp726 miliar yang terserap hingga awal Juli ini.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo, mengungkapkan bahwa lambatnya serapan anggaran salah satunya dipengaruhi oleh perubahan kepemimpinan daerah.

"Ini masa transisi, jadi kami sinkronkan dulu dengan visi misi kepala daerah yang baru. Perubahan ini sekaligus jadi awal pelaksanaan kegiatan strategis,” jelasnya.

Tak hanya soal transisi, perubahan sistem pembayaran berbasis digital juga ikut memengaruhi kecepatan pelaksanaan anggaran. Semua proses, baik melalui tender maupun e-katalog, kini wajib dilakukan lewat sistem baru yang belum sepenuhnya dikuasai oleh seluruh SKPD.

"Banyak yang masih adaptasi. Ada kekhawatiran salah input, nanti malah keterlambatan pembayaran,” ungkap Edy.

Meski begitu, beberapa SKPD sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Disdukcapil tercatat sebagai instansi dengan serapan tertinggi, yakni 50,15 persen, disusul oleh Satpol PP dengan 46,95 persen, dan Kecamatan Banjarmasin Barat yang mencatat 46,94 persen.

Namun sebaliknya, Dinas yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan fisik justru menjadi yang paling tertinggal. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) baru mencatatkan realisasi anggaran 10,54 persen.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penumpukan proyek fisik di akhir tahun, terutama dari sektor infrastruktur.

“Kalau memang diperkirakan bisa terlambat, lebih baik dialihkan ke tahun berikutnya. Anggarannya bisa ditarik kembali ke kas daerah atau dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak SKPD,” tegas Edy.

Ia bahkan mencontohkan solusi alternatif, seperti pengalihan anggaran untuk pembelian alat berat daripada terus bergantung pada penyewaan.

“Misalnya Dinas PUPR kesulitan karena alat, bisa saja anggaran digunakan membeli ekskavator amfibi mini atau armada pengaspalan baru. Kita ingin anggaran benar-benar digunakan untuk mendukung kelancaran kerja,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, memberikan kepastian bahwa sejumlah proyek akan mulai bergerak dalam waktu dekat.

“Insya Allah Juli ini sudah mulai pekerjaan-pekerjaan,” ujarnya singkat namun meyakinkan," ucapnya.

Suri optimis, apabila jadwal pelaksanaan bisa dijaga dengan baik, maka proyek fisik akan rampung secara bertahap sebelum tutup tahun.

“Target kami, di awal Desember sudah mulai berangsur-angsur selesai,” pungkasnya.

Editor
Komentar
Banner
Banner