bakabar.com, BANJARMASIN - Sejumlah warga menyoroti pembangunan rumah dinas Wali Kota Banjarmasin, Jalan Jendral Sudirman, Banjarmasin.
Sorotan protes itu melalui pembentangan spanduk di atas Flyover, Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin.
Tulisannya audit dan usut tuntas, anggaran Rumah Dinas Wali Kota Banjarmasin baru yang menghabiskan Rp 30 miliar lebih.
Koordinator aksi, M Rama Syarif mengaku geram dengan besarnya anggaran pembangunan rumah dinas wali kota.
"Saat kota ini efisiensi anggaran dan darurat sampah, justru anggaran fantastis dikucurkan untuk membangun rumah dinas," ujarnya.
Para anggota LPKPB Kota Banjarmasin yang terlibat menyebut aksi ini sebagai bentuk "alarm moral" terhadap kebijakan pembangunan kota yang tidak berpihak pada kebutuhan mendesak warga.
Mereka juga menuntut agar Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait prioritas anggaran tersebut.
“Kami butuh solusi soal sampah, bukan bangunan mewah. Kalau Kepala Dinas PUPR dan berserta jajaran di Lingkuan Dinas PUPR tidak paham apa yang rakyat butuhkan saat ini," tekannya.
Aksi ini berlangsung damai dan dilakukan tanpa mengganggu lalu lintas.
Para anggota LPKPB Kota Banjarmasin menyatakan akan terus melakukan aksi lanjutan jika tidak ada respon serius dari pemerintah kota, khususnya dari Dinas PUPR yang menjadi sorotan utama.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah mengungkapkan bahwa pembangunan lanjutan pagar rumah dinas wali kota dilaksanakan pada tahun 2025.
"Besaran anggarannya Rp2 miliar,” ungkapnya.
