bakabar.com, JAKARTA - Menteri keuangan Sri Mulyani mengingatkan agar Indonesia perlu mewaspadai potensi resesi hingga perubahan iklim yang akan mengancam perekonomian global pada tahun ini.
Selain itu, pemerintah akan memungut pajak penghasilan (PPh) natura dan/atau kenikmatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mulai semester II-2023.
Berikut sejumlah hal penting yang terjadi dalam sepekan terakhir yang dirangkum oleh bakabar.com
1. Resesi hingga perubahan iklim ancam global di 2023
Memasuki tahun 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia perlu waspada terhadap berbagai potensi risiko mulai dari resesi, utang, geopolitik hingga perubahan iklim atau climate change yang akan mengancam perekonomian global pada tahun ini.
“Saya ingin sampaikan beberapa alasan untuk kita waspada (pada 2023) sebelum kita optimis (pada 2023),” ujarnya dalam CEO Banking Forum di Jakarta, Senin (9/1).
Sri Mulyani menuturkan potensi resesi tahun ini salah satu mulai tercermin dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan ekonomi global 2023 hanya tumbuh 2,7 persen.
2. Pajak natura mulai semester II-2023
Pemerintah akan memungut pajak penghasilan (PPh) natura dan/atau kenikmatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mulai semester II-2023.
"Paling tidak pemotongan natura akan dimulai semeter II supaya bisa kami sampaikan ke masyarakat sekitar 3-6 bulan, jadi lebih tenang dan mudah," ungkap Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam media briefing di Jakarta, Selasa.
Natura merupakan imbalan berupa barang, sedangkan kenikmatan adalah imbalan berupa hak atas fasilitas atau pelayanan. Keduanya akan dikenai pajak dalam konteks diberikan terkait pekerjaan atau jasa serta diterima oleh pegawai atau pemberi jasa.
3. Otorita IKN Proses 11 "Letter of Intent" dari Malaysia
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) segera memproses Letter of Intent (LOI) sebelas perusahaan Malaysia untuk berinvestasi di IKN Nusantara.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan Otorita IKN akan menindaklanjuti LOI tersebut dengan segera. Setelah menerima LOI, maka tahap berikutnya Otorita IKN akan memberikan jawaban formal dengan melampirkan beberapa dokumen, salah satunya adalah Surat Perjanjian Kerahasiaan (Non-disclosure Agreement/NDA).
”Setelah NDA ditandatangani, Otorita IKN akan memberikan data pendukung dan data teknis kepada calon investor,” kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
4. 2023 momentum UMKM kuasai pasar domestik
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan tahun ini menjadi peluang bagi UMKM untuk menguasai pasar domestik imbas ketidakpastian dunia yang menyebabkan rantai pasok global terganggu.
"Tahun ini menjadi momentum bagi produk UMKM atau brand lokal untuk menguasai pasar domestik. Karena supply chain dunia terganggu, jadi momentumnya untuk memanfaatkan potensi dalam negeri," ucap Teten dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (12/1).
Dari sisi regulasi, pemerintah dikatakan telah membuat kebijakan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk wajib membeli produk dalam negeri sebanyak 40 persen atau mencapai Rp400 triliun.
5. Harga emas melonjak akibat pelambatan kenaikan suku bunga
Harga emas menguat tajam mendekati level tertinggi sembilan bulan pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), memperpanjang kenaikan untuk sesi ketiga berturut-turut didorong ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih lambat oleh Federal Reserve.
Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, melonjak 22,90 dolar AS atau 1,21 persen menjadi ditutup pada 1.921,70 dolar AS per ounce, setelah diperdagangkan mencapai puncak sesi di 1.925,30 dolar AS dan terendah1.895,10 dolar AS.
Emas berjangka ditutup di atas 1.900 dolar AS pada Jumat (13/1/2023) untuk pertama kalinya sejak akhir April, dan mengakhiri pekan ini dengan 2,8 persen lebih tinggi.
