bakabar.com, JAKARTA – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) buka suara terkait kembalinya Romahurmuziy ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) usai menjalani hukumanya sebagai terdakwa tindak pidana korupsi.
KPK melalui juru bicaranya, Ali Fikri menghormati hak setiap mantan narapidana korupsi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dalam berserikat, berkumpul, dan beraktivitas dalam lingkungannya, termasuk kegiatan politik.
“Kita menghormati segala aktivitas mantan narapidana, sepanjang memang tidak dibatasi oleh putusan pengadilan terkait pencabutan hak politik,” ujar Ali dalam keterangannya, Senin (2/1).
Baca Juga: Bakal Dipanggil KPK, Segini Total Kekayaan Gubernur Jawa Timur
Sejatinya, hukuman yang diberikan KPK kepada terdakwa korupsi tidak hanya untuk memberikan efek jera, melainkan juga sebagai pembelajaran bagi dirinya dan juga masyarakat yang lain.
“Kami berharap, para mantan narapidana korupsi ini dapat menyampaikan pesan kepada lingkungannya bahwa efek jera dari penegakkan hukum tindak pidana korupsi itu nyata, yang tidak hanya berimbas pada diri pelakunya, tapi juga terhadap keluarga dan lingkungannya,” tambah Ali.
Baca Juga: Sebut Koruptor Semakin Canggih, KPK Perkuat Kompetensi Penyidik
Menurutnya, salah satu pelaku korupsi terbanyak yang ditangani KPK adalah politisi, baik dari ranah eksekutif ataupun legislatif.
“Oleh karenanya, dalam Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi KPK, melalui pendekatan strategi pendidikan.
“KPK intensif melakukan pembekalan antikorupsi bagi para kadernya, diantaranya melalui Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu yang menyasar peserta PEMILU tahun 2024,” tandas Ali.
Baca Juga: Sebut Koruptor Semakin Canggih, KPK Perkuat Kompetensi Penyidik
Melalui sistem demokrasi yang bersih dari praktik-praktik money politic, KPK berharap masyarakat menjadi lebih percaya pada sistem politik di Indonesia sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara, dengan terciptanya perpolitikan yang cerdas dan juga berintegritas.
