Ahok mempunyai pandangan dengan kekuasaan yang besar, tak sulit bagi seorang presiden untuk membuat semua kekayaan para pejabat negara serta politisi menjadi terbuka dan lebih transparan.
“Bongkar asal-usul harta kekayaan serta proses pengampunan setelahnya juga tak dimaksudkan agar kedepan perilaku serupa tak lagi diulangi,” tutur Ahok.
Menurut Ahok, dari mana harta dia seperti itu dia peroleh. Setelah itu sebagai seorang kepala negara, presiden berhak memberikan pengampunan, itu rekonsiliasi bangsa.
“Rekonsiliasi bukan berarti menutupi kejahatan. Tapi kejahatan apapun harus tercatat sehingga rakyat generasi kita berikutnya akan belajar,” ucap Komut PT Pertamina.
Baca Juga :
Setahun Jokowi-Ma’ruf, Mimbar Bebas di Banjarmasin Tanpa Restu Gugus Tugas
Langkah kedua, lanjut Ahok, memperbaiki gaji para pejabat negara. Asalkan, tutur Ahok, mereka diberikan key performance indeks dan dapat menjalankannya tugas dan fungsinya dengan baik.
Misalnya bagaimana masyarakat harus punya jaminan pendidikan, kesehatan hingga perumahan dan pengusaha kecil dan menengah bisa naik kelas jadi pengusaha besar.
“Aparat semua naikkan gajinya, prajurit TNI, Polri kita bisa langsung berikan subsidi langsung ke orang. Caranya bagaimana Anda kalau pergi operasi atau menjalankan tugas, saat sudah pulang dapat tunjangan atau diskon 10 persen, bagi yang dua kali perang dapat diskon 20 persen,” tandas Ahok.
Editor : El Achmad
