bakabar.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin mengaku sulit merealisasikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Alasannya karena Pemkot Banjarmasin memiliki keterbatasan anggaran dalam merealisasi program makan siang gratis.
Padahal, dalam petunjuk teknis Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 2025 ada klausul tentang partisipasi pemerintah kabupaten/kota untuk membantu pelaksanaan program ini.
"Mungkin bukan hanya Banjarmasin, tapi di daerah lain pun sepertinya akan keberatan dengan beban anggaran yang banyak," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo.
Jika dipaksa, ia memaparkan bahwa Pemkot Banjarmasin memerluakan anggaran ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Ini mengacu adanya ribuan anak di Kota Banjarmasin.
"Jelas kita tidak sanggup, karena tidak sepadan dengan APBD," ucapnya.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin, Baihaqi menjelaskan berkaca dari APBD daerah tidak sanggup merealisasikan program tersebut
Hitung-hitungannya dengan jumlah siswa sebanyak 88.000 anak dikalikan estimasi satu porsi Rp7.500 saja, maka pemko perlu mengeluarkan anggaran hampir Rp250 juta tiap tahun.
Sehingga, ia berharap Pemerintah Pusat bisa mengucurkan dana khusus untuk merealisasikan program ini di tingkat daerah.
"Karena kalau dititikberatkan ke daerah 100 persen, maka dana kita tidak akan mampu," tutupnya.
