bakabar.com, BANJARMASIN - Massa aksi penolakan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke kantor DPRD Kalsel pada Selasa (6/12).
Tindakan tidak mengarah ke arah anarkis. Mereka cuma mengangkat tangan secara bersamaan.
Tingkat tersebut memperlihatkan bahwa seluruh massa tidak mengancam dan tak mempunyai senjata tajam (sajam).
“Ini bukti bahwa kami cuma ingin menyampaikan aspirasi,” ujar Koordinator aksi, Yogi Ilmawan.
Namun langkah massa terhenti oleh hadangan personel Polresta Banjarmasin. Alhasil, massa aksi kembali memilih melakukan orasi dan dilihat anggota kepolisian.
Selang berapa lama, massa tak juga didatangi lagi anggota DPRD Kalsel. Kondisi tersebut membuat mereka balik kanan sambil memendam rasa kecewanya.
Kendati demikian, massa aksi menuntut DPRD Kalsel untuk menyatakan sikap secara tegas menolak pengesahan RKUHP bermasalah.
Mereka juga menuntut DPRD Kalsel untuk mendesak DPR RI mencabut/menghilangkan pasal-pasal Bermasalah.
Tak hanya itu, mereka menuntut DPRD Kalsel untuk mendesak DPR RI menunda pengesahan RKUHP bermasalah secara keseluruhan sampai DPR RI serta stakeholder terkait melakukan pengkajian ulang draft RKUHP (yang akan disahkan/yang keluar terakhir 30 Novemver 2022) sesuai dengan kajian Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Mengadakan uji publik, Mengeluarkan naskah akademik, serta mengeluarkan penjelasan/penafsiran setiap pasal (Ketentuan Umum)
Kedatangan mereka untuk menolak Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) bermasalah.
Diketahui lagi, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) resmi disahkan dalam rapat raripurna DPR RI pada Selasa (6/12).
