bakabar.com, JAKARTA - Realisasi anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Desember 2022 sebesar 92 persen dari total anggaran Rp130 triliun.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkilah realisasi anggaran di bawah target 98% tersebut dilatari beberapa faktor.
Pertama, karena pendapatan yang baru masuk di badan layanan umum (BLU) Desember 2022. Sehingga realisasi tak bisa dibukukan pada bulan tersebut, hanya bisa dimasukan sebagai saldo.
Baca Juga: Kemenkes Buka Rekrutmen PPIH dan TKH, Cek Info Lengkapnya
“Hal lainnya adalah kontrak tender yang tadinya dianggarkan sebesar Rp11 triliun, ternyata realisasinya hanya Rp9,5 triliun. Jadi ada penghematan di sini,” jelas Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (24/1).
Melesetnya anggaran tersbut juga dipengaruhi oleh pengadaan vaksin. Di mana Kemenkes bisa menghemat Rp1,6 triliun dan klaim pasien yang menurun mencapai Rp1,3 triliun.
“Hal tersebut yang menyebabkan kenapa anggaran Kemenkes menjadi agak di bawah dari realisasi. Sebagian besar karena penghematan dan adanya inisiatif baru, dan juga kondisi di mana pandemi lebih terkendali,” jelas Budi.
Baca Juga: Sehari Terakhir Kemenkes Ungkap Tidak Ada Penambahan Kasus Gangguan Ginjal Akut
Anggota DPR Komisi IX Dewi Asmara kecewa dengan rendahnya respan anggaran Kementerian Kesehatan. "Kesmas hanya 63,61% dari 1,679 triliun, itu sangat rendah, padahal kesmas itu tonggak untuk mencegah stunting," ujar Dewi
Wakil Ketua Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena juga mengkritisi minimnya serapan anggaran Kemenkes. Ia meminta membandingkan detail serapan anggaran 2021, 2022, dan 2023.
"Sehingga kita bisa melihat apa yang diserap dan apa yang tidak, ini yang kami minta," ujar Emanuel.
Emanuel juga menolak alasan penyajian efisiensi sebagai alasan minimnya serapan anggaran.
"Ternyata banyak yang belum terserap, dengan alasan tidak ada dalam e-catalog. Seharusnya perencanaan Kemenkes sudah melihat mana yang paling murah dan sisa-sisanya bisa direvisi, sisa Rp9 triliun cukup besar, lho," pungkas Emanuel.
