bakabar.com, JAKARTA - Kenaikan harga BBM subsidi memunculkan gelombang protes di sejumlah daerah di Indonesia. Pemerintah berencana memberikan subsidi harga barang kepada masyarakat yang membutuhkan. Meski begitu, masyarakat dengan strata sosial tinggi juga menginginkan subsidi serupa.
Hal tersebut ditemukan melalui survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Survei yang dikerjakan pada 25-31 Agustus 2022 tersebut menunjukan semakin tinggi strata sosial masyarakat, menunjukan kecenderungan mereka turut ingin mendapatkan subsidi harga barang
Hasil survei tersebut, dalam bentuk subsidi, subsidi harga barang, sehingga lebih terjangkau dan bisa dinikmati oleh semua warga di angka 58,6 persen. Sedangkan subsidi tunai langsung yang diberikan hanya kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan hanya berada di angka 37,9. Adapun yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 3,6 persen.
"Ada dua jenis statemen, 58 persen responden itu maunya subsidi itu bentuknya harga barang bukan subsidi uang. Bahwa mayoritas masyarakat lebih mengharapkan subsidi dalam bentuk harga barang, sehingga lebih terjangkau dan dinikmati oleh semua warga," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi saat merilis survei Sikap Publik terhadap Pengurangan Subsidi BBM, Rabu (7/9/2022).
Survei yang dilakukan mencangkup bentuk subsidi menurut demografi di kualifikasi berdasarkan gender, usia, etnis, agama, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, desa/kota, wilayah. Hasilnya, menunjukan mayoritas lebih setuju subsidi dalam bentuk harga barang, kecuali di wilayah Bali Nusa.
"Yang menarik dari sisi pendidikan, orang yang berpendidikan tinggi, menariknya semakin tinggi tingkat pendidikan itu cenderung mintanya subsidi itu dalam bentuk harga barang sehingga bisa dinikmati oleh siapa pun," ungkapnya.
Ia memaparkan hasil survei bahwa tingkat pendidikan yang rendah berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan tinggi yaitu, Sekolah Dasaar (SD) berada di angka 54,7 persen, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di angka 59,3 persen dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 59,8 persen kemudian tingkat Kuliah berada di angka 64,2 persen.
Burhanuddin menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat yang berada di kelas menengah atas juga menginginkan subsidi dalam bentuk harga barang, jika subsidinya dalam bentuk cash atau transfer hanya kelompok tertentu yang menerima.
"Apakah ini bentuk oportunisme warga mereka pengen dapet subsidi juga, atau kah mungkin mereka merasa pemerintah belum cukup memberikan usaha yang maksimal untuk melayani warga sehingga mereka juga berharap mendapatkan subsidi," ucap Burhanuddin.
Tidak lupa ia juga memaparkan dari tingkat pekerjaan, yaitu petani/peternak/nelayan berada diangka 53,5 persen, lalu buruh, kerja tidak tetap, bengkel, supir/ojek, satpam, warung/pedagang kaki lima, belum dapat kerja sebanyak, 57,9 persen, kemudian wiraswasta, pedagang besar/grosir, pengusaha 58,8 persen.
Lebih lanjut, pegawai (negeri/swasta), guru/dosen, professional (dokter pengacara, dll) sebanyak 67,7 persen. Sementara petani lebih banyak yang meminta subsisi tunai langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Ini ada persoalan kelas dan persoalan kelompok yang mungkin dimata sebagian orang berkecukupan tapi kalua ditanya mereka juga maunya mendapat subsidi dalam bentuk harga barang,"
Menurutnya pendapatan masyarakat juga mengharapkan subsidi bahwa mayoritas setuju/sangat setuju jika subsidi BBM tidak tepat sasaran di 53,3 persen. Persepsi terkait subsidi tampak tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga BBM, mayoritas tidak/kurang setuju kenaikan harga BBM.
"Semakin tinggi tingkat pendapatan permintaan untuk mendapatkan subsidi harga barang sehingga bisa terjangkau dan bisa dinikmati oleh siapa pun itu juga semakin meningkat 54,9 persen di banding 63,7 persen," tutup Burhanuddin.
Reporter: Resti
