bakabar.com, BANJARMASIN - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor mendapat PR dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang harus segera diselesaikan.
Soal rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin berat atas pelanggaran yang telah dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kalsel, Muhammadun alias Madun.
Seperti diketahui, KASN telah melayangkan surat rekomendasi bernomor R-4788/NK.01.00/12/2023 kepada Pemerintah Provinsi Kalsel.
Rekomendasi itu terbit buntut dari kampanye Madun di SMKN 3 Banjarmasin pada November lalu. Dia dinyatakan terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin ASN.
Lantas wajibkan rekomendasi KASN itu dijalankan Pemprov Kalsel? Haruskah Paman Birin menjatuhkan sanksi itu kepada Madun?
“Seharusnya ditindaklanjuti,” papar dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisip) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr Mahyuni, Sabtu (23/12).
Yang perlu diingat kata mantan Ketua Bawaslu Kalsel ini, KASN adalah lembaga negara non struktural yang independen di tingkat Nasional.
Oleh karena itu, eloknya Pemprov Kalsel terkhusus Paman Birin sebagai pejabat pembina kepegawaian mesti menghormati, menghargai serta menjalankan rekomendasi tersebut.
Lalu bagaimana apabila rekomendasi itu diacuhkan?
KASN kata Mahyuni tak bakal tinggal diam. Apabila rekomendasi itu tak dijalankan, siapa-siapa saja Paman Birin yang bakal dapat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Biasanya ada pengawasan dari Kemendagri, dan Mendagri biasanya menegur pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini gubernur, apabila tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN,” jelas Mahyuni.
Kendati demikian, Mahyuni percaya bahwa Kalsel memiliki gubernur tegas serta taat dengan norma-norma yang berlaku. Paman Birin tak akan membuat malu dirinya sendiri hanya karena membela satu ASN yang terbukti salah.
“Kalau gubernur ditegur Mendagri kan malu juga, hanya karena membela ASN yang mencoreng nama gubernur, dan saya yakin gubernur akan tidak enak perasaannya,” pungkasnya.
