bakabar.com, BANJARBARU - Bawaslu Kalsel telah menyatakan tindakan Muhammadun yang mengajak siswa sekolah mencoblos Partai Golkar beberapa waktu lalu, tidak ada unsur pidana.
Maka dari itu, Bawaslu Kalsel merekomendasikan kasus Madun ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN).
Madun sendiri bukanlah ASN biasa. Ia adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel. Masa depan pendidikan Kalimantam Selatan terpancar di wajahnya.
Rekomendasi atas dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dengan Nomor Register Temuan : 002/Reg/TM/PL/Prov/22.00/XI/2023 telah disampaikan ke KASN pada Senin (20/11/2023).
Berkas penanganan pelanggaran itu diterima oleh Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN, Dr. Iip Ilham Firman.
"Beliau (Ilham Firman) mengapresiasi rekomendasi yang kami sampaikan dan akan menjadwalkan pemeriksaan lanjutan ke yang bersangkutan dan yang berkaitan dengan kasus itu," papar Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono.
Aries menyebut, setelah rekomendasi diserahkan, maka akan menunggu penanganan lebih lanjut oleh KASN.
"Kita tunggu hasilnya seperti apa, begitu pula untuk sanksinya," tandas Aries.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaiam Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah masih bungkam sampai saat ini.
Ia tak mau memberikan komentar apapun terkait kasus Madun yang diduga melakukan kampanye praktis di lingkungam sekolah.
Dinansyah tak menjawab wawancara yang dilayangkan bakabar.com, baik melalui sambungam telepon maupun secara langsung.
Untuk diingat, Madun kala itu memberikan sambutan di SMKN 3 Banjarmasin dan direkam oleh pihak sekolah. Dalam sambutannya, Madun mengajak warga sekolah untuk mencoblos salah satu partai.
"Dari itu, 14 Februari nanti cucuklah (coblos) Golkar," ujarnya. Tak berselang lama, videonya pun tersebar di sejumlah media sosial.
