bakabar.com, MARTAPURA – Dua agenda sekaligus dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Banjar, Rabu (23/3).
Agenda pertama adalah pendapat akhir Bupati Banjar terhadap Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Bupati Banjar 2021.
Terkait Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati H Saidi Mansyur menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib tertib, taat aturan, efektif dan efisien, ekonomis, transparan serta bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan hukum, dan manfaat untuk masyarakat.
Penetapan Raperda ini akan menggantikan Perda Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2011 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, hukum sehingga perlu diganti dengan Perda terbaru,” papar Bupati.
Sementara dalam LKPJ Bupati Banjar 2021, Saidi mejabarkan progres penyelenggaraan 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, serta 18 urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar.
Juga terdapat 6 urusan pilihan, 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang dengan kecamatan, dan 1 urusan pemerintahan umum disertai dengan indikator di tiap urusan sebagai keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.
“Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banjar 2021 sebesar 69,89 persen atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 sebesar 69,18 persen,” jelas Bupati.
Saidi Mansyur juga menjelaskan capaian indikator program penanggulangan kemiskinan yang menyentuh angka 3,04 persen di akhir 2021 atau mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dengan 2,55 persen.
“Diharapkan dari waktu ke waktu, Pemkab Banjar terus meningkatkan kemampuan teknokratis perangkat daerah, serta memadu serasikan dengan aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD,” tandas Bupati.
