bakabar.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomemastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) belum dimasukkan ke alokasi anggaran program kerja kementeriannya pada 2022.
“Kami belum melaporkan kepada Komisi V karena memang belum diprogramkan, belum disiapkan anggarannya oleh Kementerian Keuangan RI,” kata Basuki Hadimuljono dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa (25/1).
Oleh karenanya,hingga hari ini, pihaknya belum memulai pembangunan ibu kota baru.
“Kalau ada pun, saya harus laporkan ke Komisi V DPR RI karena semua anggaran harus disetujui oleh Komisi V DPR RI,” ujar Basuki.
Ia mengatakan pembangunan ibu kota baru hingga 2024 akan mencakup kawasan inti pusat pemerintahan seluas sekitar 6.000 hektare 2024 dari garis keseluruhannya 256 ribu hektare.
“Itu yang akan disediakan anggarannya oleh pimpinan DPR karena menyangkut kantor Presiden, kantor Wapres, DPR/MPR, jalan-jalan kawasan, jalan menuju ke IKN ke Balikpapan, drainase, air minum, listrik, itu semua harus kami siapkan dari 2022-2024. Namun, sampai saat ini memang belum disahkan oleh DPR anggarannya,” kata Basuki.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan dana pembangunan IKN untuk tahun ini akan diambil dari anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp45 triliun. Dana tersebut, lanjutnya, akan dipakai secara bertahap sesuai kebutuhan.
“Terkait IKN ini anggarannya yang ada adalah di PUPR, yang saat ini ada diperkirakan untuk fase pertama dibutuhkan dana sebesar Rp45 triliun,” jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyanisempat melontarkan wacana pembangunan IKNmenggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
