bakabar.com, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bertanggung Jawab Penuh Jika Terjadi Kerusuhan Sosial. Hal itu dikatakannya untuk mendesak DPR agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) BBM.
“DPR akan bertanggungjawab jika nantinya terjadi kerusuhan sosial, makanya dihimbau agar segera membentuk pansus BBM.” Kata Said sapaannya, kepada awak media di Jakarta, Selasa (6/9).
Terkait kerusuhan sosial yang dimaksud, Presiden partai buruh tersebut mengatakan demo akan berlanjut hingga Desember 2022. hal itu terjadi jika aspirasi para buruh tidak ditindaklanjuti pemerintah.
“Aksi ini hanya awalan dan akan terus menerus sampai Desember 2022. dan kami akan mempertimbangkan mogok nasional jika aspirasi kami tidak didengar,” jelasnya.
Adapun, tiga isu yang diangkat yang pertama menolak kenaikan harga BBM, kedua menolak pembahasan Omnibuslaw Undang-Undang Cipta Kerja.
Ketiga, mereka meminta upah minimum tahun 2023 dinaikan sebesar 10 persen hingga 13 persen.
Namun, aspirasi utama yang disampaikan massa unjuk rasa hari ini yakni menekankan pada kenaikan harga BBM yang telah diputuskan pemerintah.
“Itu lah tiga tuntutan. Yang paling kami tekankan adalah meminta pemerintah RI untuk membatalkan tentang kenaikan harga BBM,” ujar dia.
Mengenai kenaikan harga BBM, Menurut Said hal itu akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen.
“Akibatnya, daya beli akan turun lagi hingga 50 persen akibat inflasi September yang diprediksi menjadi yang tertinggi tahun ini. Tetapi sangat disayangkan, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir.” ungkapnya.
Sebelumnya, Preside Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi.
BBM jenis Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter sementara Solar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. (Leni Wandira)
