bakabar.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mendesak pemerintah dan TNI agar tidak lagi menggunakan pendekatan operasi militer di Papua, khususnya menyangkut pembebasan pilot Susi Air Philip Mehrtens.
Menggunakan pendekatan operasi militer dinilainya akan terus melanggengkan resistensi dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
"Pendekatan operasi militer itu tidak menyelesaikan masalah karena korban terus berguguran dari dua belah pihak," katanya kepada bakabar.com, Selasa (15/8).
Baca Juga: Panglima TNI Tegaskan Pembebasan Kapten Philip Gunakan Pendekatan Humanis
Seharusnya pemerintah, kata Gufron, perlu menggunakan pendekatan dialog atau diplomasi dengan menggunakan sudut pandang kemanusiaan. Cara tersebut menurutnya perlu dimaksimalkan dengan mengajak sejumlah aktor yang dinilainya dapat memengaruhi proses pembebasan Kapten Philip.
Sejumlah aktor regional yang dinilainya dapat dilibatkan di antaranya dengan mengajak pemerintah daerah hingga tokoh agamawan beserta tokoh masyarakat setempat.
Selain aktor regional, imbuh Gufron, juga perlu didukung dengan keterlibatan aktor nasional hingga aktor internasional yang dinilai memiliki kompetensi untuk meredam ketegangan kedua belah pihak.
"Perlu dicari orang-orang yang dapat memengaruhi OPM apakah di dalam negeri dan di luar negeri. Itu menjadi penting dilibatkan misalnya dari negara yang bersangkutan atau dari negara lain," katanya.
Baca Juga: OPM Minta Negosiasi Philip Ditengahi PBB, Harus Kah?
Baca Juga: TPNPB-OPM Apresiasi TNI Soal Pendekatan Humanis Bebaskan Kapten Philip
Adapun mengenai lokasi diplomasi, Gufron menyerahkan kesepakatan kepada kedua belah pihak akan digelar di mana diplomasi pembebasan Kapten Philip akan digelar.
Meski begitu, kata Gufron, pemerintah juga perlu menyelesaikan konflik bersenjata yang selama ini sudah berlangsung lama di Papua.
"Semua ini tergantung pemerintah. Kalau gagal pemerintah yang akan disorot, apalagi yang disandera ini warga negara asing. Harusnya ada usaha lebih dari pemerintah dalam negosiasi tersebut," ujarnya kepada bakabar.com.
Baca Juga: OPM Minta Pemerintah Buka Negosiasi Terkait Penyanderaan Philip Mehrtens
Kasus penyanderaan Kapten Philip merupakan puncak dari serangkaian kasus kekerasan politik dan pelanggaran HAM yang dialami warga Papua.
"Dua akar permasalahan konflik Papua itu yang harus diselesaikan. Kalau tidak, masalah serupa akan terus terjadi," pungkasnya.
Baca Juga: OPM Buka Negosiasi Pembebasan Kapten Philip, Menhan Prabowo Bungkam!
Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan akan menggunakan pendekatan humanis untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mehrtens yang sudah 6 bulan disandera oleh TPNPB-OPM.
Pihak TNI tidak akan menggunakan pendekatan militer karena sudah banyak korban jiwa dalam upaya pembebasan pilot asal Selandia Baru tersebut.
"Tentunya Kita gunakan cara-cara kemanusiaan agar tidak timbul korban baik dari pihak kita maupun masyarakat," ujar Yudo di Mako Paspampres, Senin (7/8).
