bakabar.com, JAKARTA - Hampir lima bulan OPM menyandera pilot pesawat Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Negosiasi mentok.
Pemerintah Indonesia enggan bernegosiasi melibatkan pihak ketiga. Di sisi lain, OPM maunya ada yang menengahi.
Hal itu disoroti aktivis HAM, Theo Hesegem. "Sebenarnya pembebasan ini membutuhkan dialog dari kedua belah pihak," ujar Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua itu kepada bakabar.com, Sabtu (18/6) malam.
Baca Juga: Soal Kapten Philip, OPM Ancam Pemerintah: Nego Tempat Netral
Kata dia, negosiasi bisa terjadi jika pemerintah mau mengikuti keinginan OPM pimpinan Eghianus Kogoya itu. Kalau tidak, maka tak akan pernah berjalan.
"Kalau negosiasi yang dibentuk oleh pemerintah, dan pemerintah pusat melibatkan tokoh-tokoh tanpa koordinasi dengan keinginan Eghianus, itu menurut saya tidak mungkin akan berhasil," ujar Theo.
Dia bagian ini, Theo memberikan pandangannya. Kata ia, Philip disandera atas nama organisai TPNPB-OPM, bukan Eghianus pribadi. Itu artinya negosiasi harus dilakukan terstruktur.
Termasuk menuruti keinginan OPM yang ingin negosiasi itu ditengahi PBB. "Jadi saya pikir pemerintah Indonesia masih dalam keraguan bahwa dialog itu sebenarnya baik," ujarnya.
Baca Juga: Serangan TPNPB-OPM di Koramil Nduga Tewaskan 7 Prajurit, TNI Membantah
Kasus ini memang rancu. Sekalipun negosiasi terjadi, pemerintah tak akan melego Papua. Mana mungkin negara dipecah hanya untuk seorang Philip. Absurd. Apalagi sampai melibatkan PBB.
Lagipula, upaya negosiasi untuk membebaskan Philip sudah memakan banyak korban. Terutama di kalangan polisi dan militer. Termasuk rakyat Papua yang tak tahu apa-apa.
Sekali lagi, ini bukan konflik antar negara. Pemerintah Indonesia jelas tak akan membuka ruang untuk itu.
Seperti kata Theo, bahwa penyanderaan pilot itu adalah upaya OPM untuk meningkatkan bargaining politik mereka.
Baca Juga: Alasan TPNPB-OPM Serang Koramil-Tewaskan TNI di Nduga
"Tuntutan mereka jelas bukan ekonomi seperti infrastruktur dan kesejahteraan, tapi tuntutannya mereka jelas untuk politik, ingin Papua merdeka," ujarnya.
Meski begitu, Theo tetap menyarankan agar pemerintah mau membuka diskusi. Tak masalah jika harus ke PBB.
"Menurut saya ruang dialog ini dibuka saja. Kalau memang dalam perundingan itu membuktikan Indonesia yang menang, Papua harus mengalah. Sebaliknya, jika Indonesia kalah dan melakukan pelanggaran, juga harus jujur," tuturnya.
Theo menegaskan, yang terpenting adalah keselamatan Philip. Karena jika pemerintah gagal membebaskan, Indonesia pastinya akan menjadi sorotan internasional. "Jangan sampai pilot itu jadi korban," pungkasnya.
