bakabar.com, JAKARTA - Analis Sosial Politik UNJ Ubedilah Badrun mengatakan rezim Joko Widodo (Jokowi) bisa semakin otoriter. Hal itu terlihat dari beberapa kebijakan yang berat sebelah seperti regulasi yang dikendalikan hingga PHK buruh meluas yang terus terjadi.
Selain itu, imbuh Ubedillah, tingkat kepercayaan masyarakat kepada performa kepolisian yang semakin berkurang
"Kecenderungan memburuknya praktek demokrasi saat pandemi Covid-19 lalu masih terasa, saat itu pemerintah secara arogan mengabaikan aspirasi publik, misalnya pengabaian atas aspirasi penolakan rakyat teehadap UU Ciptakerja,” ujar Badrun melalui keterangan tertulis, Jumat (4/11).
Baca Juga: Syarat Jadi Pemimpin Nasional, Pakar: Capres Perlu Strategi Komunikasi Politik
Ubedillah menambahkan seharusnya pemerintah lebih mendengarkan aspirasi rakyat. Sebab, pemerintah terus menganggap aksi protes sebagai bentuk ancaman kekuasaan. Maka hal itu lebih menampakan sisi otoriarian mereka," paparnya.
Sementara itu, Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang pada tiga tahun rezim Jokowi terlihat lebih mengutamakan kepentingan oligarki.
"Terbaca secara jelas proses pembuatan Undang-undang dalam tiga tahun terakhir ini lebih banyak mengutamakan oligarki," pungkasnya.
