bakabar.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Said Abdullah membantah tudingan money politics di salah satu masjid di wilayah Madura beberapa waktu lalu.
Adapun dugaan money politics tersebut diunggah akun Twitter @PartaiSocmed yang menunjukkan seseorang memberikan amplop berwarna merah pada jemaah sholat sebesar 300 ribu.
“Saya bersama para pengurus cabang PDI Perjuangan se-Madura memang rutin membagikan sembako dan uang kepada warga fakir miskin," kata Said juga ketua Badan Anggaran (Banggar) dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin (27/3).
Said mengatakan pada masa reses Maret 2023, seluruh jajaran pengurus cabang PDI Perjuangan se-Madura membagikan sembako sebanyak 175 ribu paket kepada kamu miskin di wilayah tersebut, dan sebagian dalam bentuk uang tunai.
“Jadi kalau itu dikesankan money politic tentu salah alamat. Saya perlu sampaikan seterang terangnya, setiap reses saya menerima uang reses selaku anggota DPR," jelasnya.
Kendati demikian, Said menilai akun anonim @PartaiSocmed melakukan framing terhadap dirinya yang seolah-olah melakukan money politics. Adapun unggahan akun tersebut juga ditandai ke ke akun Twitter resmi Bawaslu RI.
Dia memaparkan, uang tersebut diniatkan sebagai zakat mal yang telah rutin dijalaninya setiap tahun sejak 2006 lalu. Bahkan, kata dia, jika ada rezeki lebih, pihaknya berniat berzakat lebih banyak untuk menjangkau kaum fakir miskin.
"Uang itu saya bagikan sepenuhnya ke rakyat dalam bentuk bantuan sembako, dan itu bagian dari akuntabilitas publik yang harus saya lakukan, sehingga saya kabarkan ke media juga. Diluar itu saya ini muslim, saya diwajibkan untuk zakat," katanya.
Said merespon framing yang dinarasikan oleh @PartaiSocmed langsung diserbu oleh nitizen, terutama yang berasal dari Madura.
Dia juga menjelaskan kagiatan yang dilakukannya diluar masa kampanye yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu, dia meminta pada banyak pihak untuk tidak menggiringnya ke arah sana.
"Saya sangat paham apa yang harus kami patuhi sebagai caleg di masa kampanye. Jangankan masa kampanye, caleg saja saat ini belum ditetapkan oleh KPU," katanya.
Lebih lanjut, Said menyebut pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap akun tersebut. Pasalnya, akun @PartaiSocmed dinilai tidak bertanggung jawab dengan sembunyi dibalik anonimitas.
"Kami akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap akun yang tidak bertanggungjawab, bersembunyi dibalik anonimitas, tetapi melempar kotoran kepada orang lain. Ini bulan puasa, harusnya saling memberi berkah kepada sesama bukan menebar fitnah," pungkasnya.
