bakabar.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan takkan melibatkan negara lain dalam operasi pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Papua.
"Kita kebijakannya tidak melibatkan negara lain dan ini internal kita. Kita bisa lakukan itu, apapun tidak boleh masuk dunia internasional di situ," kata Menteri Koordinator Polhukam Mahfud Md dalam rapat koordinasi sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk menyukseskan Pemilu 2024 di Hotel Westin Jakarta, Senin (29/5).
Baca Juga: OPM Minta Pemerintah Buka Negosiasi Terkait Penyanderaan Philip Mehrtens
Apapun taruhannya, kata Mahfud, pemerintah tak boleh melibatkan dunia internasional dalam pembebasan Phillip. Baik berupa bantuan maupun campur tangan dalam mediasi. Mahfud kuatir hal tersebut justru membuat masalah ini merembet hingga ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Karena kalau itu diiyakan nanti akan merembet tuh ke PBB ke mana ternyata ada ini ada itu, sehingga kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM oleh LSM internasional," kata Mahfud.
Baca Juga: Mendagri Tito: Senjata KKB Dipasok dari Papua Nugini
TPNPB-OPM sebelumnya membuka pintu negosiasi dengan pemerintah. Hal tersebut diutarakan Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom. Ia meminta pemerintah segera melakukan negosiasi.
"Eksekusi itu adalah kata dari para tentara pejuang, artinya kita membuka untuk negosiasi, bukan menembak mati" ujar Sebby saat dihubungi bakabar.com, Sabtu (27/5).
Sebby pun mendesak agar pemerintah segera melakukan negosiasi di tempat netral yang ditentukan pihak TPNPB-OPM. Selain itu mesti ada pihak netral yang membantu mediasi TPNPB bersama pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru.
"Segera buka untuk bernegosiasi, di tempat netral yang kita tentukan, kita sudah siapakan tim lobi, kami tunggu," ujarnya.
