bakabar.com, MARTAPURA – Wacana terbentuknya 'Koalisi Dungu' di DPRD Kabupaten Banjar rupanya bukan isapan jempol belaka.
Rabu (22/9) kemarin, beredar foto belasan anggota DPRD Banjar kompak mengenakan kaos bertulisan Koalisi Dungu. Foto tersebut tampak diambil di dalam ruangan Ketua DPRD Kabupaten Banjar, H Mumammad Rofiqi (HMR).
Dalam foto tampak 10 anggota dewan dari sisi kiri ke kanan: Helda Rina (Gerindra), Yunani (PAN), H Gusti Abdurrahman (Golkar), Hasan Hamdan (PAN), Wakil Ketua III Ahmad Zaky Hafizie (PPP), Ketua DPRD H Muhammad Rofiqi (Gerindra), Kamaruzzaman (Golkar), M Syahrin (Gerindra), Syarkawi (Gerindra), dan Herlina Anggriani (Hanura).
Sedangkan pada foto terpisah, ada tiga anggota dewan lainnya, dari kiri ke kanan:
Mulkan (PPP), Irwan Bora (Gerindra), dan Ahdiat Nurhan (PKS).
Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Dungu, tak ada satu pun partai pengusung pasangan Bupati Banjar saat ini, H Saidi Mansyur dan Wakil Said Idrus Al-Habsyie.
Hal ini juga diakui Ketua DPRD Banjar, HM Rofiqi pada Jumat 9 Juli lalu, bahwa Koalisi Dungu hadir sebagai oposisi di Kabupaten Banjar.
Lantas apa maksud dari Koalisi Dungu. Anggota Fraksi Gerindra Syarkawi menjelaskan, Dungu di sini bagi mereka bukanlah yang berkonotasi negatif, melainkan sebaliknya yaitu positif.
“Dungu di sini adalah singkatan dari dukungan untuk gagasan dan upaya-upaya. Gagasan dan upaya siapa? Yaitu baik dari pemerintah maupun masyarakat.
Selama itu demi kebaikan dan kemajuan Kabupaten Banjar, kita dukung. Bila tidak, kami menolak,” ujar anggota Komisi I DPRD Banjar ini.
Disinggung terkait foto bersama berkaos Koalisi Dungu tersebut, ia menolak disebut sebagai deklarasi. “Itu hanya spontanitas saja, sekaligus menandakan kami memang ada. Ya seperti komunitas lah,” tutur Politisi Gerindra ini.
Sementara, anggota dewan lainnya yang tergabung Koalisi Dungu, H Gusti Abdurrachman mengatakan adanya koalisi ini merupakan bentuk dari dinamika policikal will di DPRD Banjar.
“Ini menunjukkan bahwa kami ini aktif di dewan untuk mengawal kebijakan – kebijakan. Jadi kontrolnya ada,” terangnya.
Secara terpisah, Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi pihaknya akan mengkritisi terkait ketatanegaraan di Kabupaten Banjar.
“Kalau tidak jelas, kita interpelasi,” kata HMR, singkat.
Asal Mula Muncul Kata Dungu
Awal mula muncul kata dungu di DPRD Banjar pada saat rapat paripurna yang membahas sejumlah Raperda, pada Rabu 7 Juli 2021.
Di antara yang dibahas adalah pengambilan keputusan Raperda perubahan badan hukum PDAM Intan Banjar dari perusahaan daerah menjadi Perseroda.
Saat itu batal dilakukan pengambilan keputusan, lantaran adanya desakan dari sebagian anggota dewan yang menginginkan Raperda tersebut mesti dibahas lagi dalam panitia khusus (Pansus).
Dalam rapat tersebut, Saidan Fahmi dari Fraksi Demokrat menginterupsi. Menurutnya, otoritas yang menentukan alat kelengkapan dewan (AKD) yang membahas Raperda adalah di tangan pimpinan, bukan keputusan politik yang mengharuskan persetujuan anggota dewan.
“Kita hanya ingin agar keputusan DPRD tidak menampilkan kedunguan di ruang publik,” cetusnya dalam forum tersebut.
Dari sana, muncul lah keinginan sebagian anggota dewan membentuk koalisi dungu.
