bakabar.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengungkapkan konflik militer yang terjadi antara Ukraina dan Rusia menyebabkan terjadi ketidakstabilan ekonomi.
Akibatnya, terjadi kenaikan harga pangan dan energi di negara-negara global. Kondisi tersebut juga berdampak terjadinya disrupsi rantai pasok global, akibat ditutupnya jalur transportasi Laut Hitam yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga ekspedisi dan harga barang.
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menerangkan ancaman selanjutnya adalah resesi global dapat memicu terjadinya inflasi di Amerika Serikat yang sempat melonjak hingga 9,1 persen di Kuartal II. Akibatnya, terjadi kenaikan suku bunga yang berimbas pada inflasi domestik di negara-negara berkembang. Kondisi tersebut menurutnya dapat memicu terjadinya penurunan kinerja dunia usaha di Indonesia.
"Pelemahan ini menyebabkan kenaikan harga energi dan bahan baku impor dan membuat ongkos produksi membengkak. Penurunan kinerja ekspor karena permintaan global yang menurun akibatnya jumlah penerimaan pendapatan akan berkurang," katanya dalam Musyawarah Nasional 1 Jaringan Pengusaha Nasional di Hotel Ritz Charlton Pasific Place, Jakarta, Kamis (25/8).
Arsjad mengakui potensi risiko resesi di Indonesia tergolong rendah. Meski begitu ia mengajak agar tetap mewaspadai fenomena global saat ini. Karena itu, dunia usaha diminta untuk mempersiapkan diri dalam mengantisipasi kemungkinan yang diakibatkan oleh ketidakpastian global saat ini.
Kadin, menurut Arsjad memandang perlunya pengusaha untuk melakukan 3 langkah strategis yang dapat dilakukan di tengah ketidakpastian global, agar dapat meminimalisir terjadinya potensi resesi di Indonesia.
Pertama, pelaku usaha perlu melakukan inovasi dan adaptasi dengan keadaan saat ini dengan mengoptimalisasikan upaya transformasi digital. Sebab, di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, cara tersebut dinilainya terbukti mampu untuk melakukan resiliensi, khususnya bagi pelaku usaha dan industri. Dengan begitu, dapat meningkatkan peluang bisnis dan daya saing perusahaan.
"Kedua, dengan meminimalisir ketergantungan impor dengan melakukan subtitusi bahan baku domestik dan meningkatkan rantai nilai produksi dalam negeri," ungkapnya.
Adapun yang ketiga, pengusaha perlu melakukan pemetaan pasar-pasar baru untuk ekspor. Hal tersebut menurutnya tidak bisa dilakukan sendirian, sehingga diperlukan peran pemerintah untuk menciptakan iklim perekonomian dalam negeri yang kondusif. Karena itu, kata Arsjad, Kadin mengapresiasi kepastian hukum yang dan kemudahan usaha bagi investor maupun pengusaha melalui UU Cipta Kerja.
Arsjad juga berharap agar pemerintah bersama pengusaha dapat menjaga stabilitas dalam negeri. Sebab, saat ini Indonesia mulai memasuki tahun politik 2024, mengingat ketidakpastian global akan berdampak pada dunia usaha dan masyarakat.
"Saya berharap melalui musyawarah nasional Japnas dapat bersama-sama mencari solusi terbaik bagi industri Indonesia untuk mengantisipasi resesi global serta menghasilkan langkah kerja yang konkret untuk memajukan perekonomian Indonesia menuju Indonesia Emas di mana tahun 2045 Indonesia. Diprediksi dapat menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Ini PR kita di mana kesatuan dan persatuan sangat penting. Maka dibutuhkan stabilitas negara," tutupnya.
