bakabar.com, JAKARTA - Pemerintah mengimbau perkantoran menerapkan sistem kerja hibrida dengan penggabungan work from home (WFH) dan work from office (WFO) di tengah masalah polusi udara. Hal tersebut mendapat kritikan dari asosiasi pengusaha.
Menurutnya, imbauan ini sudah tidak relevan. Mengingat saat ini perusahaan sedang bertumbuh kembali setelah terpuruk di masa pandemi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Senin (14/8) kemarin menggelar rapat menyikapi buruknya kualitas udara di wilayah Jabodetabek. Salah satu imbauan Presiden Jokowi ialah penerapan metode kerja hibrida bagi para perusahaan.
Baca Juga: Anies Baswedan Bongkar Penyebab Polusi Udara Jakarta Memburuk!
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jaminan Sosial dan K3 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menilai pola masuk kerja hibrida tidak bisa dilakukan oleh semua sektor usaha.
Nurjaman menuturkan penggabungan WFH atau WFO sejatinya tidak bisa diterapkan pada industri-industri manufaktur.
"Karena proses produksi itu sangat berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, antara divisi satu dengan divisi lainnya, antara orang administrasi dengan orang produksi sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan," ujar Nurjaman saat dikonfirmasi, Jumat (18/8).
Baca Juga: Polusi Udara Jakarta, Pemprov DKI: Solusinya WFH hingga Uji Emisi
Pemerintah seharusnya memetakan terlebih dahulu sektor-sektor perusahaan mana saja yang bisa menerapkan penggabungan pola kerja yang sebelumnya populer di masa pandemi Covid-19 itu.
"Tergantung sekarang pemerintah membuat mapping industri-industri mana saja atau sektor-sektor mana saja yang bisa dilakukan hal tersebut. Jadi perlu mapping," kata Nurjaman.
Terkait kualitas udara yang belakangan memburuk, Nurjaman menilai hal ini bukan fenomena yang baru terjadi.
Baca Juga: Kualitas Udara Buruk, Pemprov DKI Jakarta Uji Coba WFH dan PJJ Siswa Selama 3 Bulan
Menurutnya, tidak bisa ada jaminan penerapan sistem kerja hibrida bisa benar-benar menekan masalah polusi udara khususnya di Jabodetabek yang menjadi pusat perekonomian Indonesia.
"Apakah ada jaminan sekarang WFH-WFO itu karena menanggulangi polusi ini, tahun 2024 enggak ada? Enggak dijamin 2024 akan berkurang," ucapnya.
Nurjaman menambahkan, untuk menekan polusi udara, pemerintah juga harus memetakan industri-industri mana saja penyumbang polusi terbesar.
Pemerintah harus mencari solusi untuk membuat industri-industri penyumbang polusi bisa memakai material-material yang ramah lingkungan. Bukan dengan cara langsung menutup perusahaan-perusahaan tersebut.
