bakabar.com, JAKARTA - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyebutkan kasus Ismail Bolong terkait dengan uang koordinasi tambang ilegal di Kalimantan Timur menjadi preseden buruk bagi citra Polri bila Kapolri tidak segera menuntaskan.
"Kalau masih menunda-nunda dan menunggu desakan publik, ini akan makin menjadi preseden buruk bagi citra Polri yang profesional, bahwa kepolisian tidak bergerak bila tidak didesak," kata Bambang Rukminto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. (1/12).
Bambang menjelaskan bahwa kasus tambang ilegal ini secara kuantitas dan kualitas lebih besar daripada pembunuhan Brigadir J oleh mantan Kadivpropam Ferdy Sambo.
Baca Juga: Pengacara Hendra Sarankan Kapolri Lindungi Ismail Bolong: Jangan Dihilangkan!
Namun, dia tidak melihat ada langkah konkret dari Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo turun tangan langsung menyelamatkan institusi Polri yang mendapat sorotan dengan kasus yang menyeret nama petinggi Korps Bhayangkara itu.
Menurut Bambang, langkah yang dilakukan pimpinan tertinggi Polri itu baru sekadar memberikan penyataan dan retorika saja.
"Kapolri harus turun tangan sendiri dan menunjukkan langkah-langkahnya yang konkret, bukan statemen-statemen, bukan retorika-retorika, dan bukan akan-akan," kata Bambang. Seperti dilansir antara.
Baca Juga: Bareskrim Polri Sebut Keluarga Ismail Bolong Konfirmasi Hadir Pemeriksaan Hari Ini
Dalam kasus ini, kata dia, jika Kapolri masih lambat, sudah layak Presiden untuk turun tangan guna menyelamatkan institusi Polri dari penyakit-penyakit di tubuh kepolisian.
