bakabar.com, BANJARMASIN - Pemkab Barito Kuala (Batola) meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Batola ditetapkan sebagai pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dengan penertiban Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) terbanyak sepanjang 2023.
Penghargaan diserahkan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, kepada Penjabat Bupati Batola, Mujiyat, dalam Rakor Pemberantasan Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kalsel yang berlangsung di Mahligai Pancasila, Kamis (27/6).
Diketahui penertiban PSU merupakan salah satu program unggulan pencegahan korupsi di daerah yang digenjot KPK.
Sementara Sahbirin pun menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah di Kalsel mendukung upaya pemberantasan korupsi, khususnya di sektor pelayanan publik.
"Kami memahami bahwa pelayanan publik merupakan garda terdepan dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat," ungkap Sahbirin.
"Makanya kami bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi," imbuhnya.
Sektor pelayanan publik sendir menghadapi beberapa tantangan di antaranya kompleksitas masyarakat yang semakin meningkat, serta tuntutan terhadap birokrasi cepat, efektif, dan efisien.
Di sisi lain, setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang status sosial atau koneksi pribadi.
"Diharapkan melalui rapat koordinasi dihasikan identifikasi area yang rawan praktik korupsi dalam pelayanan publik, serta penyusunan rencana aksi konkret berbagai instansi," tegas Sahbirin.
Adapun rakor tersebut menghadirkan Yonanes Widiyantoro (anggota Ombudsman RI), Muhammad Imanuddin (analis kebijakan utama di Deputy Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB), dan Brigjen Adhy Satya Perkasa (Kepala Sekretariat Sargas Saber pungli) sebagai narasumber.
