bakabar.com, SAMARINDA - Pemerintah provinsi perlu membuat program prioritas untuk menekan angka pengangguran di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini perlu dikemas dengan menyediakan lapangan kerja yang lebih luas.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Muin mengungkapkan perlunya pengembangan ekonomi di Bumi Etam, yang kemudian berdampak pada ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
"Kami mendorong Pemprov Kaltim untuk lebih memahami situasi dan kondisi terkait perkembangan ekonomi di Kaltim, khususnya soal ketersediaan lapangan kerja," ujar Muin di Samarinda, Minggu (5/11).
Baca Juga: DPRD Kaltim Dorong Pengelolaan Desa Wisata untuk Ekonomi Masyarakat
Sejauh ini tingkat pengangguran di Kaltim masih tinggi karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang minim. Jumlahnya tidak sebanding dengan para pencari kerja.
"Kami meminta Pemprov Kaltim untuk berkoordinasi dengan para investor membuka peluang kerja kepada masyarakat lokal untuk memastikan jumlah tenaga kerja daerah berhasil terserap," kata Muin.
Legislator daerah pemilihan PPU-Paser itu berharap Pemprov Kaltim untuk mengamati pertumbuhan ekonomi makro secara serius, dengan mengedepankan prinsip padat karya, dibanding padat modal.
Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Kadis dengan Rapor Merah Dievaluasi
Hal itu harus dilakukan untuk mencari upaya atau langkah yang mesti diambil dalam memenuhi penyerapan angkatan kerja di masa depan.
"Jika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, pemerintah tentu bisa menyiapkan langkah apa yang harus diambil," ujarnya
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim per Februari 2023, ada 20,33 persen dari total angkatan kerja di Kaltim bekerja di sektor perdagangan.
Serapan tenaga kerja sebanyak 367.785 orang tersebut mengalami penambahan 1.515 orang, jika dibandingkan dengan Februari 2022 yang tercatat ada 366.270 tenaga kerja di lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi dan perawatan mobil maupun sepeda motor. (ADV/DPRD Kaltim)
