bakabar.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, menetapkan status tanggap darurat gempa bumi bermagnitudo 4,8 yang terjadi, Minggu (31/12).
Pasalnya, imbas kejadian bencana alam itu tersebut mengakibatkan sebanyak 248 rumah mengalami kerusakan.
“Termasuk hari ini kami sudah menetapkan Kabupaten Sumedang dalam keadaan tanggap darurat bencana dan ini akan memudahkan untuk penanganan,” kata Penjabat (Pj) Bupati Sumedang Herman Suryatman, Senin (1/1), seperti dilansir Antara.
Herman menyebut pemberlakuan status tanggap darurat bencana akibat gempa dilakukan selama tujuh hari mulai dari 1 sampai 7 Januari 2024.
Baca Juga: Retak Akibat Gempa Sumedang, Terowongan Tol Cisumdawu Aman!
Dia menambahkan keputusan ini akan membuat pemerintah daerah lebih memfokuskan terhadap penanganan masyarakat yang terdampak oleh bencana tersebut.
“Ini akan lebih memudahkan penanganan termasuk anggaran pendukung untuk membantu warga masyarakat yang terkena bencana,” katanya.
Menurut Herman, hingga saat ini gempa yang terjadi pusat kota Sumedang tersebut menyebabkan tiga orang terluka ringan.
Selain itu, gempa mengakibatkan sebanyak 248 rumah warga rusak ringan hingga berat akibat gempa.
Baca Juga: Waspada! Sumedang Tanggap Darurat Pasca Gempa Tutup Tahun
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bencana gempa bumi yang berlangsung pada pukul 20.35 WIB itu tidak menimbulkan korban jiwa, namun masyarakat tetap waspada guna mengurangi risiko kebencanaan.
“Kepada warga masyarakat, Kabupaten Sumedang saat ini dalam keadaan aman dan terkendali, tetapi mohon untuk waspada. Karena dalam waktu yang bersamaan kita pun dihadapkan dengan potensi bencana banjir dan longsor,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan sebesar Rp350 juta untuk dukungan operasional.
Baca Juga: Jelang Tahun Baru, Sumedang Diguncang Gempa Lima Kali
Ia menyebut dana tersebut bisa dipakai selama sepekan ke depan untuk kebutuhan makan, pendirian tempat mandi cuci kakus (MCK), dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
"Termasuk juga untuk operasional pasukan TNI-Polri, relawan, BPBD dan sebagainya. Kemudian juga perlengkapan tenda, ada makanan siap saji ada sembako dan barang-barang kebutuhan lainnya," katanya.
